Kejari Sorot Karut-marut Perumahan Gepeng Rp2,2 Miliar di Jeneponto

BONEPOS.COM, JENEPONTO - Pembangunan Perumahan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) "Desaku Menanti" bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto. Lokasinya di Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Kepala Bidang Aset Pemkab Jeneponto, Dahlia mengatakan, tanah di atas bangunan rumah gepeng tidak tercatat di aset. Bahkan kata dia, sudah pernah memberikan kesaksian di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, terkait dengan pembangunan rumah gepeng tersebut.

"Tidak tercatat di aset Pemda. Intinya tidak tercatat, dipaksaki untuk dicatat. Bagaimana caranya na tidak proses. Saya diminta keterangan di Kejaksaan," beber Dahlia didampingi Andi Asdi, Sabtu (23/5/2020).

Dahlia menjelaskan, surat hibah yang dikirim melalui pihak staf kepala Desa Garassikang itu, ditujukan ke bidang aset pemkab Jeneponto, belum mendapat respons, karena diragukan keasliannya.

"Surat hibah yang dikirim itu, belum diketahui kebenarannya, apa asli atau tidak. Belum diyakini karena hanya bukti foto kopi yang diperlihatkan, bukan aslinya," sebutnya

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Jeneponto, Armawi A Paki menuturkan, di bidang aset sudah melakukan kroscek dan tanah itu belum tercatat sebagai aset Pemda Jeneponto.

Menurutnya, setelah mereka melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Aset, ia menyebutkan tidak dimasukkan di neraca karena penyerahan tanah tersebut belum diterima pemerintah daerah.

"Sampai sekarang belum dicatat di aset Pemda Jeneponto. Setelah kami konfirmasi kepada kepala bidang aset. Dia bilang, kita tidak masukkan di neraca karena penyerahan tanah itu belum diterima pemerintah daerah. Jadi secara otomatis kita tidak bisa mengakui sebagai aset pemda," lanjut Armawi.

Hal tersebut, belum bisa secara resmi menjadi aset pemerintah, apa betul diserahkan kepemerintah daerah. Melihat tanah hibah misalnya, apakah dalam bentuk akte hibah betul, yang melalui proses.

Ia menambahkan, secara fisik ia belum pernah melihat surat tersebut, yang dari pihak Pemerintah Desa Garassikang.

"Secara fisik saya belum pernah lihat itu surat. Kalau misal ada surat dan berbeda saya kira keaslian dan motif dari surat yang berbeda perlu ditelusuri ulang kembali. Kenapa bisa berbeda begitu," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Garassikang di Kecamatan Bangkala, Andi Rajadeng menuturkan, tanah tersebut dihibahkan kepada pak Bupati Iksan Iskandar. Katanya, tanah itu, mereka atas namakan tanah miliknya supaya bisa dibangun.

"Masyarakat yang hibahkan kepada Pak Bupati. Dan saya atas namakan tanahku supaya bisa dibangun. Orang orang itu kalang kabut saja karena semua orang yang tinggal disana sudah mendapatkan apa yang ada," ujarnya

Rajadeng menyebutkan tanah tersebut diwakafkan kepada pak Bupati oleh masyarakat yang punya lahan. Hanya saja belum diukur. Menurutnya baru ditanda tangani yang punya hibah.

"Dulu hanya surat keterangan penyerahan tanah lahan kepada pak Bupati. Setelah itu karena harus jelas acuannya supaya pembangunan ini dibangun. Jadi tanahnya diwakafkan ke pak Bupati oleh masyarakat yang punya lahan," Sebut nya.

Mereka juga mengungkapkan pertamanya tanah tersebut harus dua hektare. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi.

"Setelah dia datang sesuai mi dengan apa ukurannya itu. Pada dasarnya kita tidak ukur dulu kita kasih masuk dulu dua hektare. Begitu datangmi barangnya tidak sesuaimi," ujarnya.

Menurutnya, tidak mungkin dua hektare itu bangunan, karena yang menyerahkan dua orang kepada Bupati ukuran dua hektare. Bagaimana, supaya proyek itu turun.

"Setelah proyek turun dan sudah dibangun dibikin mi surat keterangan hibanya, sudah ada mi ukurannya di situ. Itu hanya keterlambatan mengurus, lambat ka mengurusnya," sebutnya.

Pembangunan perumahan Gepeng tersebut, Kepala Desa Garassikang yang juga pendamping kegiatan pada proyek pembangunan itu, beralasan tidak banyak mengetahui jumlah keseluruhan anggaran.

"Saya juga kurang tahu anggarannya. Kalau saya yang anunyaji, rumahnya Rp30 juta per satu rumah. Lima Puluh unit bangunan. Keseluruhan saya tidak tahu berapa," lanjutnya.

Mereka juga mengaku sudah pernah dipanggil oleh pihak kejaksaan Negeri Jeneponto untuk memberikan kesaksian, hanya ia tidak tahu sudah berapa kali dipanggil.

"Saya juga tidak tahu berapa kali dipanggil, satu hari itu. Kalau memang ada kesalahan yang merugikan negara dan tidak banyak mungkin kesalahan secara iniji. Mungkin saja ada kesalahan tapi bukan kerugian negara, karena saya bukan kontraktornya itu," sebutnya.

Aset meminta hibah yang sebenarnya. Sehingga mereka membuatnya dan baru ditanda tangani. Bahkan kata dia, sudah pernah ke bagian Aset, tapi tidak ada yang mendaftar itu.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Saut Mulatua membenarkan sudah memeriksa beberapa saksi terkait dengan pembangunan rumah Gepeng.

"Sudah ada beberapa orang yang diambil keterangannya," ujarnya

Informasi dihimpun, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp2,2 miliar untuk Kabupaten Jeneponto, dalam upaya mengatasi (Gepeng) di daerah tersebut. Bantuan ini merupakan program Kemensos tentang "Desaku Menanti". (sam/ril)