Catatan WTP Kelima Pemkab Bone, Begini Kata Bupati Fahsar

BONEPOS.COM, BONE - Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, mendapatkan apresiasi khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sulawesi Selatan.

Daerah yang dipimpin Bupati Andi Fahsar Mahdin Padjalangi bersama Wakil Bupati Ambo Dalle ini, kembali menyabet Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya. Luar biasa.

Predikat tersebut diraih pada saat mengikuti Video Conference (Vicon) Penandatangan Berita Acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 bersama BPK RI Wilayah Sulawesi Selatan, Jumat (29/5/2020).

Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, bersama Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan menandatangani LHP LKPD di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Bupati Bone.

Turut disaksikan Wakil Bupati Bone Ambo Dalle, serta PLT Sekda Bone Andi Muh.Yamin.

Menyikapi raihan predikat WTP kelima Kabupaten Bone ini, Andi Fahsar, bersyukur. Diakuinya, capaian tersebut merupakan buah kerja keras seluruh elemen yang terlibat.

Hal ini juga, kata Fahsar, menjadi bukti bila tatanan pengelolaan keuangan Pemkab Bone, sesuai koridor dan aturan yang ada.

"Untuk mendapatkan predikat WTP tidak mudah. Tentu BPK memberikan penilaian kepada daerah yang berhak menerimanya. Alhamdulillah Bone dapat. Dan catatan yang diberikan oleh BPK akan menjadi perhatian kami agar ke depan bisa lebih baik lagi," jelas Fahsar, kepada Bonepos.com

Ada lima belas Kabupaten/Kota di Sulsel, yang berhasil mendapatkan WTP diantaranya, Kabupaten Bone, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kota Parepare, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Enrekang.

Kepala BPK RI Wilayah Sulawesi Selatan Wahyu Priono mengucapkan selamat kepada semua penerima predikat WTP.

Kata Wahyu, WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai laporan keuangan pemerintah daerah yang diamanatkan kepada BPK sesuai tingkat kewenangannya.

Wahyu berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati menaati perintah perundang-undangan apalagi di tengah pandemi saat ini.

"Sangat dibutuhkan kecermatan dalam membuat laporan di tengah pandemi saat ini, sehingga tahun depan BPK turun kabupaten/kota bisa mempertanggung jawabkan dengan baik laporan keuangan yang akurat dan tidak ada penyimpangan," kuncinya. (ril)