OPINI: Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Perkreditan

Edwan Hexa Putra

Di era pandemi COVID-19 saat ini, perbankan mengalami kesulitan yang luar biasa, khususnya di bidang perkreditan. Baik itu penyaluran kredit maupun mempertahankan kredit yang sudah terlanjur tersalurkan. Tidak terelakkan oleh dunia perbankan, perihal kredit bermasalah, semua kolektibilitas kredit mengalami permasalahan yang luar biasa terutama untuk kredit bermasalah (non-performing loan).

Dengan kondisi tersebut di atas, maka pemerintah melakukan relaksasi kredit, baik kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, maupun kredit macet. Pandemi COVID-19 yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir kemudian berdampak terhadap perekonomian, lebih khusus lagi terhadap dunia perbankan. Karena perekonomian tidak berjalan dengan baik, dunia usaha pun mengalami kesulitan yang menyebabkan berkurangnya kegiatan ekonomi, baik usaha perdagangan dalam negeri maupun usaha perdagangan luar negeri

Kegiatan ekspor-impor bahkan anjlok sampai dengan kisaran 14% secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2020, sehingga perusahaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya. Oleh sebab itu mereka mengajukan permohonan untuk dilakukan relaksasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling terdampak dengan merebaknya pandemi COVID-19 dimana hampir semua UMKM tidak bisa membayar angsuran kreditnya karena mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan usaha dengan baik atau dengan kata lain UMKM tidak bisa melakukan perdagangan di berbagai pasar baik basar tradisional maupun pasar modern.

Adapun dampak kolektibilitas kredit pada masa pandemi COVID-19 ini ialah bahwa seluruh unsur kolektibilitas kredit sangat terpengaruh, baik kredit performing-loan (PL) maupun kredit non-performing loan (NPL) dimana seluruh kredit yang terdampak dengan pandemi COVID-19 diperbolehkan untuk mengajukan relaksasi:

  1. Kredit Lancar

Terkait kredit lancar di masa pandemi untuk usaha-usaha yang terdampak tersebut agar tidak meningkat kolektibilitasnya ke kurang lancar dan seterusnya ialah dapat mengajukan relaksasi baik dalam bentuk menunda angsuran, menunda pembayaran pokok, maupun dilakukan penjadwalan ulang (rescheduling)

  1. Kredit dalam Perhatian Khusus

Sebagaimana kredit lancar, maka kredit dalam perhatian khusus juga perlu dilakukan rescheduling agar kolektibilitas tidak meningkat ke kredit kurang lancar, kredit diragukan, apalagi sampai menjadi kredit macet.

  1. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar dalam kondisi normal seharusnya menjadi kredit lancar, namun dalam masa pandemi ini, khususnya kepada usaha-usaha terdampak, maka sudah pasti mengalami kesulitan dalam pembayaran. Oleh sebab itu, sebaiknya kredit kurang lancar ini dilakukan relaksasi berupa rescheduling untutk dijadwal kembali dengan menambah jangka waktu sehingga ditemukan angsuran yang mampu dibayar oleh pengusaha.

  1. Kredit Diragukan

Menurut penulis, khusus untuk kredit diragukan ini menjadi keputusan yang sulit untuk perbankan walaupun dilakukan relaksasi dalam bentuk apapun, oleh sebab itu seharusnya kredit seperti ini tidak menunggu sampai dinyatakan macet, pemerintah wajib mengambil alih aset-aset yang menjadi jaminan kemudian kredit dihapusbukukan (write off), sehingga tidak menjadi beban bagi perbankan maupun bagi perekonomian.

  1. Kredit Macet

Khusus untuk kredit macet, menurut penulis di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah harus berani untuk menghapusbukukan (write off) serta mengambil alih seluruh barang jaminan.

Perbankan wajib super aktif untuk memantau perusahaan-perushaan yang memperoleh kredit dari mereka, agar dengan cepat dapat diketahui permasalahan yang mereka hadapi termasuk di dalamnya segera membantu apabila perusahaan masih bisa diperbaiki. Apabila perusahaan sudah tidak mungkin beroperasi, maka  sebaiknya melakukan penyampaian kepada perbankan untuk menyerahkan jaminannya untuk dikuasai oleh perbankan, atau mereka dapat mengajukan pernyataan pailit kepada bank

Meskipun sebagian besar UMKM tidak mampu mengembalikan kredit mereka, baik pokok maupun bunga, namun usaha-usaha besar masih banyak yang bisa bertahan di era pandemi COVID-19 ini. Usaha lain yang juga terdampak apabila kita tinjau dari segi formal dan informalnya adalah hampir mencakup seluruh usaha informal seperti pedagang kaki lima, usaha-usaha kuliner bergerak, maupun usaha yang menetap tapi sifatnya informal. Sedangkan usaha-usaha formal masih bisa berjalan walaupun dengan susah payah, dan hanya didukung oleh modal yang lebih besar. Pada umumnya baik usaha informal maupun yang formal yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini hampir dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan mampu membayar kredit mereka oleh sebab itu sekali lagi pemerintah memberikan kesempatan melalui perbankan dan lembaga-lemabaga pembiayaan lainnya untuk memberikan fasilitas relaksasi kredit.

            Kemudian apabila kita tinjau dari kebijakan bank terhadap kredit yang digolongkan atas tujuan penggunaannya yakni kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumtif tersebut masing-masing diperlakukan secara berbeda oleh perbankan terkait penyalurannya baik itu disalurkan, ditunda, atau bahkan dihentikan, adapun perlakuan perbankan untuk masing-masing kredit tersebut ialah sebagai berikut:

  1. Kredit Investasi

Kredit Investasi hampir pasti oleh perbankan ditunda penyalurannya dan yang sudah terlanjur disalurkan itu sebaiknya dihentikan penambahannya dengan menyesuaikan kondisi yang sudah ada. Kredit Investasi ini adalah kredit-kredit untuk membiayai infrastuktur, dan menurut penulis, langkah pemerintah dengan menghentikan penyaluran kredit investasi adalah langah yang sangat benar dan tepat apalagi untuk proyek-proyek investasi yang berskala menengah dan besar.

  1. Kredit Modal Kerja

Kredit ini sangat sulit untuk dihentikan apabila sudah diberikan kepada pengusaha apalagi dalam bentuk rekening koran, sebab kredit tersebut dikelola mengikuti rekening giro pada bank yang penggunaannya dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan penghentian penggunaan, meskipun bank punya kewenangan untuk memblokir rekening kredit tersebut.

Langkah pemerintah yang efektif ialah bahwa tidak lagi membuka keran kredit untuk penyalurannya karena sangat sulit untuk mengontrol dengan kondisi seperti saat ini, berbeda di kondisi normal dimana salah satu alat kontrol yang mudah dilakukan adalah dengan menganalisa rekening kredit yang bersangkutan.

  1. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif yang disalurkan kepada Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidaklah terlalu terdampak dengan pandemi COVID-19, sehingga perbankan tidak perlu menyarankan atau menyetujui relaksasi terhadap mereka sebab mereka akan menerima pendapatan tetap setiap bulan dan tidak berkurang meskipun di masa pandemi COVID-19.

Untuk karyawan swasta apalagi usaha-usaha sektor informal jelas sangat berpengaruh sebab mereka tidak mungkin sanggup membayar cicilan kredit selagi mereka dirumahkan atau bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Demikian pula halnya usaha-usaha perorangan yang tidak lagi dapat melakukan kegiatan usaha di masyarakat karena adanya peraturan pemerintah yang membatasi jenis-jenis usaha yang bisa beroperasi.

Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap pekreditan sehingga pemerintah harus sangat berhati-hati dalam membuat regulasi khususnya terhadap Usaha-usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) utamanya di sektor informal.

Penulis:
Edwan Hexa Putra
Mahasiswa PKN STAN