Mengejutkan, Hasil Temuan Mendagri Soal Pencairan NPHD Pilkada di Sulawesi Selatan

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian terjun langsung mengecek persiapan termasuk pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Selatan.

Hal itu dilaksanakan melalui Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (8/7/2020).

“Anggaran itu untuk Sulsel relatif. Saya sampaikan relatif ya, baik, artinya sesuai dengan prosedur, 5 tahapan rata-rata di atas 40 persen. Saya sampaikan tadi seperti di Gowa, KPU dan Bawaslu Daerah, aparat keamananya itu semua sudah 100 persen, jadi tidak ada alasan lagi itu tidak kerja,” papar Mendagri Tito kepada awak media.

Meski ada yang telah melakukan pencairan hingga 100 persen, Mendagri menyayangkan masih ada daerah yang belum melakukan pencairan NPHD sepenuhnya.

Makanya, Mendagri Tito mendorong setiap Pemda Kabupaten/Kota segera mencairkan anggarannya sesuai NPHD yang telah ditandatangani.

“Sementara ada beberapa yang aparat keamanannya, KPU/Bawaslunya masih 40-40. Nah Luwu Utara Bawaslunya yang di bawah 40 persen, 37 atau 31 tadi saya lihat tadi. Sesuaikan dengan NPHD, tadi udah disepakati seperti itu, dan saya minta sisa realisasi anggarannya itu supaya segera untuk diselesaikan, realisasinya,” harapnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah segera mencairkan sisa anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 15 Juli. (ril)