Soal Baju Seragam, Ketua MKKS SMA dan Kasek Beda Pendapat

BONEPOS.COM, BONE - SMA/SMK dilarang memungut uang pembelian seragam siswa baru dari orang tua atau wali siswa pada tahun ajaran 2020/2021.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Bone-Sinjai melalui Surat Instruksi.

Surat perihal Instruksi dengan Nomor 004.5/444-CD.WIL.III/DISDIK itu dilayangkan Kamis (9/7/2020).

Surat instruksi tersebut ditujukan kepada para UPT SMA dan SMK Negeri atau Swasta lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Bone-Sinjai.

Surat yang ditandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Bone Sinjai A. Syamsu Alam tersebut menyampaikan perihal mengenai pakaian seragam siswa kelas X Tahun Pelajaran 2020/2021 telah diserahkan kepada pihak orang tua wali siswa.

Selain itu pihak sekolah juga diwajibkan memberikan contoh pakaian seragam sekolah itu kepada siswa sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menyikapi edaran tersebut Ketua MKKS SMA Muhammad Said mendukung kebijakan tersebut.

"Kebijakan ini kita harus dukung dan amankan," ujar Muhammad Said.

Ia membenarkan, terkait kebijakan mengenai pakaian seragam itu akan diserahkan ke orang tua siswa masing-masing.

Terkecuali kata Said, baju seragam batik dan olahraga, sekolah diberi kewenangan untuk memfasilitasi.

"Kalau merujuk tahun lalu, baju batik dan baju olahraga sekolah yang memfasilitasi kecuali baju seragam OSIS dan Pramuka," jelasnya.

Senada dituturkan Kepala SMAN 28 Bone (Ponre) Nuralam Amar, pihaknya tetap mempedomani instruksi CDP. "Kalau mau aman ikuti instruksi Kadisdik atau CDP dan demi keseragaman harus pedomani petunjuk dari kementerian," jelasnya.

Menurutnya semua baju seragam itu biar diserahkan orangtua yang mengurusnya.

"Kita tinggal berikan contoh, seperti baju olahraga dan batik, sekolah beri contohnya nanti orangtua yang langsung ke pengusahanya," tutur Nuralam Amar. (sug/ril)