Resmi Pemeriksaan Suket Keluar Masuk Makassar Disetop, Tapi 

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar helat Rapat Evaluasi tentang tindak lanjut pemberlakuan Perwali No. 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di kota Makassar.

Pos pembatasan wilayah di perbatasan kota Makassar tetap terus dilanjutkan, meskipun adanya pengurangan personel di masing-masing pos tapal batas wilayah kota Makassar untuk memberikan kemudahan akses bagi warga untuk keluar masuk ke wilayah kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Penegakan Pengendalian Covid-19 Kota Makassar Muh. Sabri yang juga Asisten 1 Pemkot Makassar saat mengadakan Rapat Evaluasi bersama seluruh jajaran pemerintah kota Makassar yang diikuti kepala dinas, kepala bagian, seluruh camat, dan perusda Kota Makassar terkait perpanjangan Perwali No 36 Tahun 2020 di Posko Covid 19 Jalan Nikel Raya, Senin (3/8/2020).

Muh Sabri memaparkan, saat ini ada enam kecamatan yang belum maksimal dalam melakukan penanganan khusus untuk menekan episentrum penyebaran Covid-19 di wilayah kota Makassar.

"Dari pantauan anggota kami di lapangan masih ada beberapa kecamatan yang belum menerapkan aturan protokol seperti tidak menyediakan alat cuci tangan di fasilitas umum serta masih banyak warganya yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas," beber Sabri di hadapan peserta rapat evaluasi.

Sehingga kata Sabri, dari pantauan anggotanya ada 6 wilayah kecamatan yang perlu diintervensi untuk dijadikan evaluasi penanganan episentrum Covid-19, karena sampai saat ini tingkat penyebarannya masih di atas dari 5 persen.

"Mestinya penyebarannya harus di bawah 5 persen kalau di atas 5 persen artinya penangan di wilayah dianggap tidak serius oleh pemerintah. Untuk kita akan berdayakan tenaga kontrak di wilayah kecamatan masing-masing mengedukasi warganya terkait protokol kesehatan," jelasnya.

Sedangkan untuk pembatasan keluar masuk kota Makassar, kata Sabri Posko wilayah tetap terus dilanjutkan, hanya saja pemeriksaan suket sudah tidak diberlakukan lagi.

"Namun bagi warga daerah lain ditemukan tidak memakai masker ingin masuk ke wilayah kota Makassar, akan kita suruh balik kembali keluar dari wilayah Makassar, begitupun warga Makassar yang tidak memakai masker kita beri sanksi kalau perlu kita rapid test di tempat," akunya .

Sementara itu Dandim 1408/BS Kolonel Inf Andriyanto yang hadir dalam rapat evaluasi berujar, dalam penanganan Covid-19 tentunya setiap wilayah punya persolan sendiri-sendiri dan dinamika masing-masing dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kami berharap kalau ada masalah yang dihadapi di lapangan silahkan disampaikan kepada kami, itu lebih bagus lagi agar kita bersama-sama mencari solusi dalam menangani masalah Pandemi Covid-19 ini," tandasnya. (ril)