Warga Korban Banjir Bandang Ancam Turun Ke Jalan

BONEPOS.COM, LUWU UTARA - Pertemuan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dengan puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Banjir Bandang, di Aula Lagaligo, Selasa (11/8/2020), ternyata belum menemui titik temu. Tanpa hasil kesepakatan.

Sebelum pertemuan, pihak DPRD meminta bupati untuk menerima seluruh warga karena ingin mendengarkan langsung pernyataan Bupati Indah.

Bupati Indah yang awalnya hanya ingin menerima utusan perwakilan saja akhirnya menyetujui hal itu termasuk permintaan warga agar di akhir pertemuan dibuat kesepakatan secara tertulis agar diskusi tersebut tidak sekadar seremonial belaka.

"Pertemuan selesai sebelum Magrib, namun terus berlanjut tarik ulur hingga jam 9 malam untuk menentukan hasil pertemuan," ujar Zulkifli Hatta, Koordinator Forum.

Namun sayangnya, lanjut Hatta, Bupati Indah sebagai Komandan Penanggulan Bencana dengan berbagai alasan tidak merespons bahkan mengubah hasil kesepakatan bersama termasuk beberapa tuntutan warga yang telah didiskusikan.

"Hingga saat ini kami belum memperoleh kejelasan. Awalnya bupati setuju namun di akhir pertemuan kembali diingkari. Jika tuntutan kami tidak direspons, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," ujarnya.

Berikut tuntutan warga yang tidak direspons oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menurut Zulkifli Hatta;

1. Percepatan Normalisasi Sungai secepatnya.

2. Pemda Lutra sharing anggaran dengan pemerintah pusat untuk dana sewa rumah warga korban banjir yang oleh pemerintah pusat sendiri hanya berkisar Rp500 ribu per bulan per rumah.

3. Lokasi pembangunan Hunian Tetap harus melihat aspek sumber penghidupan warga.

4. Bangunan dan lahan warga yang akan dibuatkan tanggul serta pembebasan daerah rawan bencana harus berdasar kepada UU hak kepemilikan setiap warga negara.

5. Segera menurunkan alat berat untuk membuka kembali lahan perkebunan dan sawah warga yang tertimbun.

6.Jaringan pengaman sosial ekonomi warga terdampak harus jelas mengingat UU nomor 24 tahun 2007 tentang tanggap darurat bencana. (jus/ril)