Fakta Baru; Realisasi NPHD KPUD, Bawaslu, dan Pengamanan 

BONEPOS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian terus memonitor progres realisasi penyaluran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan data terbaru per 13 Agustus pukul 21.30 WIB, realisasi kepada KPU sebesar Rp9,855 triliun atau setara dengan 96,39 persen dari total alokasi, sedangkan untuk Bawaslu senilai Rp3,306 triliun atau 95,35 persen, dan untuk PAM sejumlah Rp717, 141 miliar atau setara dengan 47,11 persen.

Hal itu disampaikan Ardian melalui keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, (14/8/2020) di Jakarta.

Dengan demikian, hingga saat ini terdapat 234 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah berhasil transfer 100 persen dana NPHD untuk KPU, di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepuauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, masih untuk KPU, terdapat 34 Pemda yang realisasi transfer NPHD-nya antara 40 persen sampai dengan di bawah 100 persen, salah satunya terdapat Provinsi Sulawesi Utara yang baru mencapai 74,55 persen.

Sementara itu, masih terdapat 2 Pemda yang transfernya kurang dari 40 persen, yaitu Kabupaten Halmahera Utara yang baru mencapai 39,43 persen dan Kabupaten Halmahera Barat pada angka 34,99 persen.

Kemudian data Kemendagri juga mencatat terdapat 240 Pemda yang telah berhasil transfer 100 persen dana NPHD untuk Bawaslu, di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepuauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.

Sementara itu, masih untuk Bawaslu, terdapat 27 Pemda yang transfernya berada antara 40 persen sampai dengan di bawah 100 persen, di antaranya Provinsi Sulawesi Utara yang baru mencapai 68,36 persen.

Lebih lanjut, juga terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 40 persen, yaitu: Kabupaten Waropen yang baru mencapai 37,33 persen, Kota Bandar Lampung 36,84 persen, dan Kabupaten Pegunungan Bintang 30,00 persen.

Terakhir, sesuai catatan Kemendagri terdapat 75 Pemda yang sudah berhasil 100 persen merealisasikan NPHD-nya untuk pihak PAM, di antaranya Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kalimantan Tengah.

Adapun Pemerintah Daerah yang belum realisasinya mencapai 100 persen secara keseluruhan meliputi;

- Sumatera Utara

1. Labuhan Batu (KPU: 90,00 persen)

- Sumatera Barat:

1. Kabupaten Pesisir Selatan (KPU: 51,69 persen / Bawaslu: 65,21 persen)

- Bengkulu

1. Kabuy Rejang Lebong ( Bawaslu: 92,80 persen).

- Jambi:

1. Kabupaten Bungo (KPU: 80,22 persen / Bawaslu: 88,06 persen)

- Sumatera Selatan:

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (KPU: 79,04 persen / Bawaslu: 90,91 persen)

- Lampung:

1. Kota Bandar Lampung (KPU: 41,03 persen / Bawaslu: 36,84 persen)

- Jawa Timur:

1. Kota Surabaya (Bawaslu: 41,58 persen).

- Gorontalo :

1. Kabupaten Gorontalo (KPU: 58,66 persen / Bawaslu: 79,43 persen)

2. Kabupaten Pohuwato (KPU: 70,81 persen / Bawaslu: 70,76 persen)

- Bali :

1. Kabupaten Karang Asem (KPU: 84,16 persen)

- Kalimantan Timur

1. Kabupaten Mahakam Ulu (KPU: 99,84 persen)

2. Kabupaten Paser (KPU: 93,73 persen)

- Sulawesi Selatan

1. Kota Makassar (KPU: 92,57 persen)

2. Kabupaten Luwu Utara (KPU: 90,10 persen / Bawaslu: 76,02 persen)

3. Kabupaten Maros (KPU: 80,96 persen / Bawaslu: 80,18 persen)

- Sulawesi Tengah

1. Morowali Utara (KPU:70,00 persen / Bawaslu: 42,47 persen)

- Sulawesi Utara

1. Kota Bitung (KPU: 70.00 persen / Bawaslu: 70,43 persen)

2. Kabupaten Minahasa Utara (KPU: 40,00 persen / Bawaslu: 40,00 persen).

- Maluku Utara

1. Kabupaten Kep. Sula (KPU: 75,92 persen)

2. Kabupaten Halmahera Timur (KPU: 50,83 persen / Bawaslu: 51,68 persen)

3. Kabupaten Pulau Taliabu (KPU: 75,53 persen / Bawaslu: 80,01 persen)

4. Kabupaten Halmahera Utara (KPU: 39,43 persen / Bawaslu: 42,04 persen)

5. Kabupaten Halmahera Barat (KPU: 34,99 persen / Bawaslu: 50,00 persen)

- Maluku

1. Kabupaten Buru Selatan (KPU: 70,00 persen / Bawaslu: 70,00 persen)

- NTT:

1. Kabupaten Sumba Barat (KPU: 90,00 persen / Bawaslu: 90,00 persen)

2. Kabupaten Timor Tengah Utara (KPU: 91,58 persen)

- Papua

1. Kabupaten Yalimo (KPU: 99,73 persen)

2. Kabupaten Merauke (KPU: 90,00 persen / Bawaslu: 90,00 persen)

3. Kabupaten Waropen (KPU: 90,00 persen / Bawaslu: 37,33 persen)

4. Kabupaten Supiori (KPU: 73,33 persen / Bawaslu: 87,50 persen)

5. Kabupaten Boven Digoel (KPU: 64,90 persen / Bawaslu: 90,00 persen)

6. Kabupaten Yahukimo (KPU: 62,00 persen / Bawaslu: 70,00 persen).

7. Kabupaten Keerom (KPU: 60,00 persen / Bawaslu: 63,16 persen)

8. Kabupaten Mamberamo Raya ( KPU: 56,67 persen)

9. Kabupaten Nabire (Bawaslu: 80,00 persen)

10. Kabupaten Pegunungan Bintang (Bawaslu: 30,00 persen)

- Papua Barat :

1. Kabupaten Raja Ampat (KPU: 80,74 persen / Bawaslu: 73,76 persen)

2. Kabupaten Manokwari (KPU: 90,00 persen)

3. Kabupaten Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98 persen)

4. Kabupaten Sorong Selatan (KPU: 80,00 persen). (ril)