Pemkot Makassar Pilih Tiga SKPD Jadi Percontohan Zona Bebas Korupsi, Simak Alasannya

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamalauddin menerima kunjungan Ketua Ombudsman Kota Makasaar, Andi Ihwan Patiroy, di ruang kerja wali kota lantai ll, Selasa (18/8/2020).

Lawatan Ketua dan Anggota Ombudsman Kota Makassar bertemu Prof Rudy dalam rangka melaporkan bahwa Ombudsman kota Makassar telah ada dan eksis berperan memberi pelayanan publik di kota Makassar.

"Kami bertemu Pj Wali Kota untuk koordinasi bahwa Ombudsman kota Makassar sudah ada terbentuk sesuai perwali No. 2 tahun 2019 untuk mendapatkan penguatan terkait peran kami sebagai pelayan publik di kota Makassar," beber Ihwan.

Selain itu, ihwan juga melaporkan kepada Prof Rudy kegiatan pencanangan zona pakta integritas yang rencananya akan dilaksanakan Ombudsman pada September hingga Desember 2020 mendatang pada tiga SKPD milik Pemkot Makassar sebagai pilot project pelayanan prima dan birokrasi bersih.

"Kami ditunjuk untuk melakukan pencanganan zona pakta integras di tiga SKPD milik Pemerintah kota Makassar diantaranya Rumah Sakit Daya, PTSP, dan Disdukcapil. Ketiganya ditunjuk sebagai pilot project pelayanan prima dan bebas korupsi. Dalam kurun waktu September dan Desember. Kami diminta mendampingi membangun zona integritas, serta membangun sistem set up di sana, sesuai ketentuan dari Kemenpan RB agar pelayanannya prima dan bebas dari pungutan liar," tutur Ikhwan.

Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin berharap Ombusdman tidak hanya sebagai penyelenggara lembaga pelayaan publik semata, melainkan juga sebagai jembatan untuk membantu pemerintah kota memotret kondisi pelayanan publik di masyarakat.

"Kebijakan pemerintah secara menyeluruh tidak akan mampu memuaskan seluruh keinginan masyarakat, sehingga Ombudsman perlu membantu pemerintah kota memotret kondisi pelayanan publik dibawah yang kemudian langsung dilaporkan langsung kondisinya ke pejabat yang berwenang," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Ombudsman Makassar juga menyerahkan hasil temuan tersebut, terkait masalah sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP negeri se kota Makassar

"Kami telah sepakat dalam sebuah MoU bekerjasama dengan Dinas pendidikan kota Makassar terkait pemantauan PPDB tingkat SD dan SMP se kota Makassar, dan hari ini kami laporkan beberapa temuan - temuan yang langsung kami serahkan ke Prof. Rudy," ujar Ihwan. (ril)