Kenakan Masker, Ketua DPRD Sinjai Kembalikan Ranperda APBD tahun 2019 ke Bupati 

BONEPOS.COM, SINJAI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan kembali Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (19/8/2020).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sinjai, Lukman Haji Arsal, didampingi, Wakil Ketua I DPRD, Sabir dan Wakil Ketua II DPRD, Mappahakkang, serta dihadiri Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong, para Anggota DPRD Sinjai, Sekda, dan para Asisten Setdakab Sinjai

Lukman Haji Arsal mengatakan, rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang diserahkan kembali ke pemerintah daerah hari ini, setelah dibahas di DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta beberapa perangkat daerah melalui beberapa tahap serta mekanisme dan tata tertib DPRD.

"Telah dilaksanakan tahap evaluasi ranperda dan ranperbup pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan secara virtual dimana hasil evaluasinya memberikan catatan dan saran-saran yang masih perlu disempurnakan berkenaan dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan lain-lain," ujarnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 73 Huruf D Tata Tertib DPRD, bahwa penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur tersebut dilaksanakan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Untuk itu, Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dengan melakukan Rapat Banggar terkait penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2019, sesuai arahan Tim Evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1892/ VIII / TAHUN 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019.

Sementara itu, Andi Seto menuturkan, penyerahan kembali Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, merupakan rangkaian akhir dari seluruh tahapan pembahasan, setelah penyerahan dan pemandangan umum fraksi-fraksi yang dilanjutkan dengan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta rapat pleno.

"Akhirnya dengan ditetapkannya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 menjadi peraturan daerah, maka selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang," ungkapnya.

Pada Rapat Paripurna ini, turut diikuti oleh Forkopimda dan seluruh Perangkat Daerah Sinjai, melalui Video Converence (Vidcon). (fan/ril)