Bicara Renstra 2021, Masih Butuh Angggaran Rp1,4 Triliun

BONEPOS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2021 melalui Peraturan Mendagri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Muhammad Hudori memastikan, Renstra 2021 Kemendagri sesuai dengan visi misi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Renstra kami sudah melihat bagaimana program kegiatan yang ada di RPJMN. Syukur Alhamdulillah di Kemendagri sudah ditetapkan dengan Permendagri 67 Tahun 2020 dan seterusnya,” jelas Sekjen Kemendagri, Hudori, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Pelaksanaan Renstra tersebut, sebut Hudori, membutuhkan anggaran sebesar Rp5,8 triliun.

“Tapi kita baru nyampe sekitar Rp3,2 triliun. Lalu kita usulkan lagi Rp1,275 triliun itu pun dengan DKPP. Karena kami juga paham dan prihatin dengan kondisi keuangan negara,” bebernya.

Dalam rapat tersebut, Hudori menyampaikan terima kasih pada para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang mendukung rencana anggaran Kemendagri.

Banyak keinginan program kerja Kemendagri, namun terbatas pada ketersediaan anggaran.

Beberapa program kerja Kemendagri yang sifatnya dukungan dan/atau konteks program lintas lembaga.

Pendidikan politik yang hanya untuk 1.000 orang, atau rehabilitasi 100 kantor Desa di 34 provinsi, atau program penanganan stunting, misalnya.

Kemendagri sebetulnya memiliki sumber dana lain, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Beberapa Direktorat Jenderal memiliki ruang ini, tapi situasi pandemi juga berdampak pada PNBP Kemendagri. Seperti gedung yang biasanya disewakan, kini menjadi sepi penyewa

Hudori bilang, di tahun anggaran sebelumnya, Kemendagri mendapatkan dana insentif dari Dana Pagu Sedang dari Kemenkeu RI sebesar Rp50 Miliar. Ini, lantaran serapan anggaran Kemendagri kala itu di atas rata-rata Kementarian/Lembaga.

Saat ini, sebut Hudori, realisasi anggaran Kemendagri dari 85 Kementerian/Lembaga yang ada, masih menduduki ranking 23, berada di posisi rata-rata realisasi nasional sebesar 51,31 persen

“Kami sudah berkisar yang 55,9 persen. Mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan lagi dana insentif,” ujar Hudori

Pada kesempatan tersebut, turut hadir pejabat Kemendagri yakni: Sekjen kemendagri, Ses BNPP, Rektor IPDN, Dirjen Dukcapil, Dirjen Pemdes, Dirjen Keuda, Sekretaris DKPP, Kaban BPP, Kaban BPSDM dan jajaran Esselon II lainnya

Adapun, 3 poin penting hasil kesimpulan Komisi II DPR RI terhadap kenaikan jumlah pagu yang diminta oleh Kemendagri, ialah

Pertama, Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu anggaran Kemendagri tahun 2021 sebesar Rp3.204.700.438.000,- termasuk di dalamnya pagu anggaran DKPP sebesar Rp17.303.307.000,- Namun untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri dan DKPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.

Kedua, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp1.275.386.488.000,- termasuk usulan tambahan anggaran DKPP sebesar 91.949.051.000,- dan mengamanatkan kepada anggota Banggar di Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI; dan

Ketiga, Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu anggaran BNPP tahun 2021 sebesar 227.704.562.000,- namun untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR RI meminta BNPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya. (ril)