Kemendagri Usul KPU dan Bawaslu Diskualifikasi Bapaslon Tak Peduli Protokol Kesehatan

BONEPOS.COM, JAKARTA - Kerumunan massa pada proses pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) yang maju Pilkada serentak tahun 2020, mendapatkan atensi khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM), Bahtiar menyayangkan sikap Bapaslon yang tetap mengumpulkan massa, di tengah proses tahapan Pilkada serentak tahun 2020, berjalan.

"Saya usulkan agar KPU Bawaslu agar mendiskualifikasi Bapaslon yang tak peduli protokol kesehatan Covid-19," tegas Bahtiar, Minggu (6/9/2020).

Dengan kerumunan massa, kata Bahtiar, secara tak langsung penyebab penularan Covid-19. Alhasil, kondisi demikian bisa membunuh warga secara massal.

"Jangan pilih kepala daerah yang tak peduli protokol kesehatan. Karena dia tak sayang rakyatnya. Bisa mati massal," kata Bahtiar.

"Jika perlu kita buat Perpu diskualifikasi Paslon tak peduli protokol kesehatan.

Keselamatan warga negara di atas segalanya," sambungnya.

Olehnya itu, Bahtiar mendukung sepenuhnya sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan segala bentuk kerumunan massa.

“Dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bakal pasangan calon harus memperhatikan protokol kesehatan,” tutur pria asal Kabupaten Bone.

Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU No.6 Tahun 2020, pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris parpol pengusul dan atau bapaslon perseorangan.

Lebih lanjut, Dirjen Politik dan PUM ini juga memohon bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi,” ungkap Bahtiar. (ril)