Hati-hati, Sunat Perempuan Picu Trauma Pada Ibu dan Anak 

BONEPOS.COM, JAKARTA – Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) atau Pemotongan/Perlukaan Genital Perempuan (P2GP) atau kerap disebut dengan istilah sunat perempuan dari sisi medis tidak memiliki manfaat terhadap kesehatan. Namun, yang justru mengkhawatirkan adalah sunat perempuan lebih banyak dilakukan oleh bidan yang tidak memiliki SOP untuk melakukan hal tersebut.

“Ada beberapa pengalaman yang kami dengar bahwa ketika ibu yang baru melahirkan dan belum pulang ke rumah kadang kala ditawari paket untuk anak perempuannya, untuk ditindik dan disunat. Sering kali ada tawaran-tawaran seperti itu. Padahal sebenarnya dokter dan perawat atau bidan itu tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk melakukan sunat perempuan,” papar Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Maydian Werdiastuti dalam Webinar ‘Pencegahan FGM/C atau Perlukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) Sesi II’ yang diselenggarakan Kemen PPPA melalui daring (15/9/2020).

Dalam melakukan pencegahan P2GP ini Kemen PPPA bersinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan sasaran dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat.

Maydian menjelaskan, sunat perempuan masih banyak dilakukan hampir di setiap wilayah di Indonesia terutama saat anak usia 0-1 tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Kajian yang dilakukan oleh Kemen PPPA berkerjasama dengan 4 Universitas Islam Negeri di 4 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) serta penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasa terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM), P2GP di Indonesia masih tinggi namun hasil-hasil penelitian/kajian ini masih harus terus dianalisis kembali.

“Kami sekarang sudah memiliki roadmap dan rencana aksi yang akan dilakukan secara bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Komnas Perempuan, BKKBN, dan lain-lain untuk melakukan pendataan, pendidikan publik, dan advokasi kebijakan. Kami juga telah membuat panduan pencegahan FGM/C dan melakukan advokasi sejak 2016 hingga 2020 dengan sasaran pokok tokoh agama dan masyarakat, keluarga, serta remaja,” papar Maydian.

Selanjutnya 1 2 3