Komisioner Ombudsman Makassar Temui Pimpinan DPRD, Ini Agendanya

“Kami minta DPRD membentuk payung hukum dalam bentuk Perda yang akan mengatur dan melindungi kerja-kerja kami di ombudsman. Kami juga telah mempersiapkan naskah dari kajian akademik yang telah kami lakukan, jika diminta kami akan berikan ke DPRD,” ungkapnya.

Terkait hal demikian, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo berujar, pihaknya sangat mendukung seluruh rencana program kegiatan ombudsman ini dan akan dikoordinasikan ke Komisi A dan Badan Pembentukan Perda terkait pembentukan Perda.

Dia juga mengarahkan Komisioner Ombudsman untuk berkoordinasi langsung beberapa hal tersebut dengan komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan.

“Hal ini sangat kami dukung, maka dari itu kami mengarahkan untuk dimasukkan dan diawasi secara langsung kepada SKPD terkait pada pemerintah Kota Makassar dan berkoordinasi dengan komisi A supaya hal ini bisa berjalan dengan baik. Sebab, tugas dan fungsi Ombudsman ini telah banyak membantu kami di DPRD,” pungkasnya.

Selanjuntya, Komisioner Ombudsman juga menyerahkan dokumen laporan penanganan pengaduan triwulan pertama dan kedua tahun 2020 kepada Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, Andi Nurhaldin di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar. (rls)

Selanjutnya 1 2