Saatnya Pembangunan Peningkatan Ekonomi dari Pinggiran Digalakkan, Bukan Ditawar-tawar!

BONEPOS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang juga adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan program dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Makanya, Tito menginisasi penyelenggaraan Kegiatan Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan  dengan tema “Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju” untuk membahas upaya meningkatkan ekonomi Indonesia dari pinggiran wilayah Indonesia.

Kegiatan dilaksanakan secara fisik dan virtual bersama Kementerian Lembaga (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (virtual); Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (fisik); dan Menteri Komunikasi dan Informatika (fisik), 15 Gubernur (yang hadir secara fisik Gubernur Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat); Wali Kota (virtual); Bupati (Virtual); dan 22 Camat (virtual), bertempat di Gedung C, Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Kamis (17/9/2020).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri/Kepala BNPP bercerita tentang Nawacita Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai Presiden dari Tahun 2014, bagaimana Presiden sangat ingin terjadi pemerataan pembangunan yang disampaikan secara spesifik, yaitu membangun dari pinggiran, sehingga melalui harapan itu Presiden meluncurkan anggaran sebesar Rp72 triliun untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru yang letaknya di perbatasan sehingga bermanfaat untuk warga perbatasan di daerah-daerah.

Lanjutnya, dalam konteks perbatasan yang sangat erat kaitannya dengan kewenangan BNPP yang tercantum dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.  Maka, sangat penting dan strategis membahas upaya-upaya untuk menindaklanjuti harapan Presiden Joko Widodo, diantaranya: mempermudah supply logistik dari pusat ke daerah dan mengembangkan perbatasan menjadi kawasan ekonomi atau disebut sebagai Kawasan Pusat Strategis Nasional (KPSN).

Selanjutnya 1 2 3