“Kita tahu kadang di daerah perbatasan seperti di Tanjung Balai, Kalimantan beberapa daerah di Kalimantan yang terpencil, kemudian di Sumatera bagian Timur, bagaimana supply logistik dari pusat kurang akhirnya dibanjiri oleh logistik dari daerah negara tetangga karena lebih murah ongkos dan transportasinya, ini bisa membuat erosi nasionalisme warga kita yang ada di perbatasan. oleh karena itulah beliau ingin mengembangkan perbatasan ini menjadi kawasan ekonomi baik ekonomi Pusat,” terangnya.

Ia juga mengakui, BNPP sudah menyiapkan program 222 Kecamatan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tujuannya, untuk mengembangkan sumber daya di kecamatan tersebut sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

“Ada 222 Kecamatan yang dalam masa periode Bapak Jokowi yang kedua sampai tahun 2024 dikembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik Wilayah masing-masing yang di situ sumber dayanya perikanan, perikanannya dihidupkan dan seterusnya,” paparnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro tentang upaya mengelola perbatasan dan mengevaluasi rencana induk 5 tahun ke depan.

“Arahan dari Bapak Menko, Bapak Mendagri, Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri Kominfo akan kita pedomani dalam mengevaluasi rencana induk 5 tahun ke depan BNPP, dihadapkan dengan situasi prioritas keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.