Ada Apa Mendagri Gandeng Sekjen Parpol, Ini Faktanya

“Yang bisa menjadi media penularan Covid itu dilaksanakan dilarang atau seminimal mungkin dilakukan,” jelas Mendagri Tito.

Mendagri sempat menyoroti arak-arakan massa yang terjadi pada saat pendaftaran bakal paslon pada 4-6 September 2020 silam. Untuk itu, Mendagri tidak ingin hal tersebut terulang kembali di tahapan-tahapan Pilkada berikutnya.

“Peristiwa 4 sampai 6 September kemarin pada waktu pendaftaran membuat skeptis masyarakat terhadap Pilkada. Dan Pilkada ini tanggung jawab kita bersama,” ucap Mendagri di hadapan para pimpinan parpol tersebut.

Lebih jauh, Mendagri mengharapkan para pengurus dan kader parpol di daerah dapat menjadi agen untuk menekan Covid-19.

“Termasuk memberikan gagasan-gagasan, adu gagasan (untuk) menyelesaikan Covid dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing,” beber Mendagri.

Apabila hal itu bisa dilaksanakan, Mendagri yakin Pilkada bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti karena dinilai potensial menjadi klaster baru penularan, tetapi justru akan didukung banyak pihak.

“Kalau kita bisa setting itu, maka Pilkada ini menjadi Pilkada yang banyak didukung malah, bukan Pilkada yang ditakuti. Inilah momentum saya kira untuk daerah bergerak untuk bersama-sama paralel dengan upaya keras Pemerintah Pusat menekan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” ujar Mendagri.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan perlunya penguatan regulasi dalam bentuk revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkenaan dengan protokol kesehatan Covid-19. Melalui revisi itu diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, sekaligus menjawab kekhawatiran publik.

“Revisi PKPU dikerjakan hari ini dan mudah-mudahan bisa selesai, sehingga mudah-mudahan segera untuk diundangkan juga,” kuncinya. (ril)

Selanjutnya 1 2