[Kemendagri Up Date] Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 99,27 Persen Bawaslu 99,02 Persen

BONEPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis hingga saat ini pertanggal 25 September 2020 Pukul 16.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai berikut: KPU, yaitu sebesar Rp10,165 triliun atau 99,27 persen, Bawaslu Rp3,433 triliun atau 99,02 persen, Pengamanan Rp1,053 triliun atau 69,36 persen.

Hal tersebut, disampaikannya, Sabtu (26/9/2020).

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk KPU bahwa ada 260 Pemda (didalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100 persen transfer ke KPU.

"260 Pemda (di dalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100 persen transfer ke KPU," beber Ardian.

Ia juga menguraikan, daerah yang melaksanakan Pilkada yang transfernya di bawah 100 persen. Di dalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya masih di bawah 70 persen yaitu: Kota Bandar Lampung (66,67 persen), Kabupaten Boven Digoel (64,90 persen) dan Kabupaten Keerom (45,00 persen).

Untuk Bawaslu, Ardian mengatakan ada 259 Pemda yang didalamnya seluruh Pemda provinsi yang melaksanakan Pilkada telah 100 persen transfer ke Bawaslu.

"Selain itu, masih terdapat 11 Pemda yang transfernya di bawah 100 persen yang di dalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 70 persen, yaitu: Kota Bandar Lampung (63,16 persen), Kabupaten Keerom (63,16 persen), dan Kabupaten Waropen (57,33 persen)," tuturnya.

Adapun Pemda kabupaten/kota yang belum realisasinya mencapai 100 persen secara keseluruhan meliputi: Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Way Kanan (KPU: 94,46 persen), Kota Bandar Lampung (KPU: 66,67 persen/Bawaslu: 63,16 persen).

Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Paser (KPU: 93,73 persen). Provinsi Maluku Utara, yaitu Kabupaten Halmahera Utara (Bawaslu: 79,08 persen).

Provinsi NTT, yaitu Kabupaten Sumba Barat (KPU: 90,00 persen/Bawaslu: 90,00 persen), Kabupaten Timor Tengah Utara (KPU: 99,98 persen).

Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Merauke (KPU: 90,00 persen/ Bawaslu: 90,00 persen), Kabupaten Waropen (KPU: 75,00 persen/ Bawaslu: 57,33 persen), Kabupaten Supiori (Bawaslu: 87,50 persen), Kabupaten Boven Digoel (KPU: 64,90 persen/ Bawaslu: 90,00 persen), Kabupaten Keerom (KPU: 45.00 persen/ Bawaslu: 63,16 persen), Kabupaten Pegunungan Bintang (Bawaslu: 70,00 persen).

Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Raja Ampat (KPU: 80,74 persen/ Bawaslu: 73,76 persen), Kabupaten Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98 persen).

Terkait dengan penganggaran kepada pihak pengamanan, Ardian menyatakan sudah 130 Pemda termasuk 9 Provinsi yang sudah transfer 100 persen.

"130 Pemda (di dalamnya ada Provinsi Sumbar, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalteng) telah 100 persen transfer ke Pihak Pengamanan," paparnya.

Di akhir, Ardian juga memberikan penekanan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada belum selesaikan NPHD nya yang transfernya belum 100 persen untuk segera selesaikan transfernya, baik ke KPUD, Bawaslu Daerah, maupun Pengamanan. Terlebih bagi daerah yang saat tahap masa kampanye diisi Penjabat Sementara (Pjs).

"Khusus bagi para Penjabat Sementara (Pjs) yang tidak segera menyelesaikan NPHD nya, akan diusulkan kepada Mendagri agar Pjs tersebut diganti," tegas Ardian. (ril)