Diduga Lakukan Penganiayaan, Oknum Kader HMI Diproses Hukum

BONEPOS.COM, SINJAI - Oknum kader HMI Sinjai berinisial AA harus berurusan dengan pihak penegak hukum Polres dan Kejaksaan Negeri Sinjai.

Pasalnya, pada Maret Tahun 2019 lalu, karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap juniornya berinisial IA.

Hal tersebut dibenarkan pihak Sat Reskrim Polres Sinjai melalui Kasubbag Humas Polres Sinjai, AKP Fatahuddin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (29/9/2020).

AKP Fatah mengatakan, kejadiannya pada 29 Maret Tahun 2019 lalu, pada pukul 21.30 Wita yang kejadiannya terjadi di eks Kantor Bupati Sinjai di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara.

"Pelaku dikenakan pasal 351 ayat 1 yaknj tindak penganiayaan. Berkasnya sudah lengkap (P21) dan hari ini penyerahan tersangka di Kantor Kejaksaan Negeri," ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sinjai, Erfah Basmar yang dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan, kronologi kejadian perkara ini bahwa tersangka ini, pada saat naik ke lantai dua di gedung eks Kantor Bupati sempat dijulurkan tangan untuk disapa oleh si korban.

Namun, tersangka tetap berjalan ke lantai dua dan setelah itu disusul si korban akhirnya mungkin ada perasaan yang bagaimana, sehingga korban dianiaya.

"Terhadap tersangka ini disangka melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Berkas ini diterima di kejaksaan pada tangga 14 September 2019 dan dinyatakan P21 pada tanggal 21 September 2020, dan pada hari tanggal 29 September 2020 kita lakukan tahap dua terhadap tersangka diterima langsung oleh jaksa penuntut umum diserahkan oleh penyidik," ujarnya.

Untuk selanjutnya, lanjut Erfah berujar, untuk perkembangan selanjutnya tinggal tugas jaksa untuk menyusun surat dakwaan, melengkapi adminstrasi berkas perkara untuk selanjutnya kita limpahkan ke pengadilan.

"Terhadap tersangka diancam dengan ancaman pidana makasimal 2 tahun 8 bulan," sebutnya.

Erfah lebih jauh menambahkan, pada saat proses penyidikan itu tidak dilakukan penahanan, untuk diproses penuntutan ini baru sementara di tahap duakan baru diminta pendapat jaksa penuntut umum apa tindakan yang akan dilakukan, apakah akan melakukan tindak penahanan atau tidak.

"Namun, nanti kita akan tetap coba lakukan mediasi upaya damai. Masih bisa ada upaya damai, karena kita di kejaksaan itu sudah ada aturan untuk rektoratif. Jadi kita akan coba rektoratif lagi namun jika tidak, apa boleh buat akan kita lanjutkan " pungkasnya. (fan/ril)