Penyaluran BPNT Bone Disebut Bobrok, SK Sekprov Dipertanyakan

BONEPOS.COM, BONE - Aliansi Pemuda Bone Menggugat (APBM) Melayangkan surat permintaan audiens dengan pihak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena merasa tidak puas dengan jawaban somasi yang sebelumnya dilayangkan ke Sekretaris Provinsi Sulsel.

Aktivis asal Kabupaten Bantaeng bernama Dirfan Susanto yang mendampingi Ketua APBM Andi Arman yang dikonfirmasi mengatakan, hal ini ia lakukan untuk mengungkap sistem penyaluran BPNT yang dinilai sangat bobrok.

Salah satu yang dianggap bobroknya Sistem penyaluran BPNT ini seperti, penerbitan SK supplier Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, hingga potongan oleh sejumlah agen e-Warong, pendamping serta dugaan fee ke supplier, Kadis Sosial, hingga Tikor Provinsi.

"Sebelumnya kami sudah melayangkan Somasi ke Sekprov tapi jawabannya tidak memuaskan sehingga saya mendampingi APBM untuk audiens langsung dengan pihak DPRD Provinsi Sulsel," kata Dirfan, Selasa (29/9/2020).

Lanjut kata Dirfan, Tupoksi Tikor Provinsi dan Kabupaten juga akan dipertanyakan, mulai dari pengusulan CV dimana administrasinya secara prosedur cacat hukum.

Selain itu Dirfan juga menilai Sekprov tak punya kewenangan menerbitkan SK kepada Suplier karena dalam Pedum dijelaskan bahwa Agen E-warong lah yang berhak menentukan dimana mereka mengambil bahan pangan untuk kebutihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara Ketua APBM Arman mengatakan, dalam audiens dengan DPRD Provinsi Sulsel nantibisa menghadirkan Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Samsu Niang, Sekertaris Daerah Provinsi, Abdul Hayat Gani, Kapolda, Irjen Pol Merdisyam, Kajati, Firdaus Dewilmar, seluruh Supplier dan seluruh TKSK se Selawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone.

"Saya berharap yang saya sebutkan di atas tadi bisa dihadirkan agar kita semua bisa tau ke bobrokan sistem penyaluran BPNT ini khususnya di Kabupaten Bone selain itu agar persoalan ini jelas dan KPM bisa tau hak-haknya," tegas Arman. (her/ril)