Parah, Kades di Bone “Mainkan” LPJ Dana Desa, Rugikan Negara Rp330 Juta

BONEPOS.COM, BONE - Kejaksaan Negeri Bone Cabang Lappariaja akhirnya menetapkan Kepala Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone AR (31) sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Hal tersebut diungkapkan Kacabjari Lapariaja Andi Khairil Ahmad saat dikonfirmasi Boneposcom melalui sambungan telepon, Kamis, 1 Oktober 2020.

Khairil membeberkan, terungkapnya kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat kemudian ditindak lanjutin oleh pihaknya sampai pada akhirnya ditemukan adanya kerugian negara yang dilakukan oleh Kades Tondong berinisial (AR).

"Dari hasil penyelidikan dalam kasus ini ditemukan kerugian negara sebesar Rp330.660.613,60, oknum kades ini menyalahgunakan wewenang sebagai kepala desa dan membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai," ungkap Khairil.

Lanjut kata dia, sejauh ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 16 orang diantaranya para pelaksana kegiatan, perangkat aparatur desa, TPK, Tukang, Pendamping Desa, Tim Verifikasi Kecamatan, Ahli Teknis dan Auditor.

“Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Audit Inspektorat Daerah Pemkab Bone diperoleh total kerugian negara senilai Rp330 juta,” sambungnya.

Agenda pemeriksaan Tersangka Ardi sendiri telah diagendakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 (kemarin), namun tersangka diwakili oleh Penasehat Hukumnya dari kantor advokat Barnada Dollah & Associates, dan menyampaikan kepada penyidik bahwa Tersangka Ardi tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena Tersangka dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan memperlihatkan Surat Keterangan Sakit.

“Pemeriksaan Tersangka AR akan Kami jadwalkan kembali dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan Tersangka AR dan tentunya protokol kesehatan Covid-19,” Tambahnya lagi

Dengan adanya kasus tindakan pidana korupsi ADD tersebut Kepala Desa Tondong disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (her/ril)