Najwa Shihab Dilaporkan Relawan Jokowi

Najwa Shihab

BONEPOS.COM - JAKRATA - Najwa Shihab (Nana) diadukan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi Soembarto terkait wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto di salah satu program televisi pada 28 September 2020.

Najwa yang baru mengetahui pelaporan tersebut menegaskan, akan memberikan keterangan terkait tayangan wawancara kursi kosong itu.

"Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu," kata Najwa dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).

"Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu," tulis Najwa dalam unggahan akun Instagram resminya, Selasa, 6 Oktober 2020.

Nana sapaan akrab Najwa ini mengaku tidak mengetahui dasar pelaporan terhadap dirinya. Namun, dia mengetahui bahwa laporan terhadap dirinya tidak diterima kepolisian.

"Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers," ujar Nana.

Nana mengungkapkan tayangan wawancara kursi kosong diniatkan untuk mengundang pejabat publik. Tujuannya menjelaskan kebijakan-kebijakan terkait penanganan pandemi covid-19.

"Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi menkes dalam soal penanganan pandemi," kata Nana.

Menurut Nana, sejumlah faktor itu lah yang mendorong dirinya membuat tayangan di kanal YouTube dan media sosial Narasi. Nana memandang media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik.

"Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa," ujar Nana.

Nana menilai tayangan wawancara kursi kosong itu adalah bagian dari usaha memerankan fungsi media sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yaitu, mengembangkan pendapat umum, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Nana mengakui tayangan wawancara kursi kosong itu belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun, dia mengatakan hal itu lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang.

Dia mencontohkan Amerika Serikat. Negara itu disebut sudah melakukan wawancara kursi kosong sejak 2012.

Seperti yang dilakukan oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O'Donnell di MSNBC's dalam program Last Word. Kemudian, pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC.

"Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya," kata jurnalis senior itu.

Najwa dilaporkan oleh relawan Jokowi Bersatu. Pendukung Presiden Joko Widodo itu jengkel dengan tindakan Nana dalam wawancara kursi kosong Menkes Terawan di Mata Najwa, Trans7.

Namun, laporan itu tidak diterima kepolisian. Pelapor mendatangi Dewan Pers mencari cara untuk menghukum Nana.

Nana disebut terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perbuatan Nana dinilai memberikan preseden buruk bagi wartawan. Sebab, mewawancarai kursi kosong seolah-olah narasumber.