UU Cipta Kerja Salah Ketik, Begini Tawaran Pakar HTN Fahri Bachmid

BONEPOS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Muslim Indonesia Makassar,  Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. menyoroti perihal kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kesalahan pengetikan itu diketahui setelah UU tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang sejak semula proses pembahasan serta pembentukan UU Cipta Kerja ini dilakukan secara terburu-buru, tidak sistematis, serta kurangnya partisipatoris dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholders yang ada dari undang-undang “existing” sebanyak 78 UU, agar sejak semula pembahasan dapat dilakukan secara optimal, teliti, cermat dan hati-hati, agar kesalahan teknis yang sifatnya administratif maupun substansial sejak dini telah dapat dideteksi serta diantisipasi untuk diperbaiki," jelas Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2020).

Kata Fahri Bachmid, walaupun masih terdapat “Typo” dan kesalahan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 itu, naskah dan dokumen itu tetap legal sebagai sebuah produk UU dan mempunyai daya berlaku serta mengikat semua pihak (publik).

Dikatakan Fahri Bachmid, kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja memang tidak lazim dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi sebelumnya, dan hal itu juga mengindikasikan bahwa administrasi pengesahan dan pengundangan UU masih belum optimal dan cermat.

"Artinya di Sekretariat Negara mutlak diterapkan prinsip “zero mistakes”/tidak ada kesalahan” serta asas “principle of Corefness”/yaitu administrasi negara harus hati-hati dalam tindakannya, agar tidak melahirkan kerugian bagi masyarakat. Ini adalah asas dan prinsip yang mutlak dipedomani oleh penyelenggara negara," sebut Fahri Bachmid.

Selanjutnya 1 2