BONEPOS.COM, MAKASSAR – Staf Ahli Komunikasi dan Media Pemkot Makassar, Munadhir Mubarak, meluruskan berita terkait adanya surat teguran Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah serta Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin sekaitan netralitas Aparat Sipil Negara.
Kata Munadhir, sejauh ini belum pernah ada surat teguran yang dialamatkan keduanya, baik secara tertulis maupun secara lisan.
“Memang ada surat dari Kemendagri perihal atensi atas tindak lanjut rekomendasi KASN terkait netralitas ASN. Tapi itu bukan teguran, melainkan hanya penyampaian kepada kepala daerah sekaitan dengan pelaksanaan netralitas ASN. Namun kami heran, kenapa ini menyebar di sosial media, bahkan di muatkan Meme seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Pj Wali Kota ditegur Kemendagri karena tidak netral. Inikan menurut kami sudah sangat berlebihan, bahkan bisa mengganggu kerja-kerja pemerintahan dalam upaya pelaksanaan Pilkada Damai di tengah pandemi Covid-19 ini,” jelas Munadhir saat berbicara di depan sejumlah wartawan di Makassar, Jumat (6/11/2020).
Munadhir mengklarifikasi terkait keberangkatan sejumlah camat dan lurah ke Bali yang diisukan bersifat politis.
“Sebenarnya ini adalah program yang sudah berjalan sekian tahun lamanya di Badan Pendapatan Kota Makassar, di mana jika ada kecamatan yang memenuhi pencapaian PBB-nya, maka akan diberikan penghargaan dan apresiasi dalam bentuk Benchmarking untuk mendapatkan Best Practice tentang strategi dalam mengoptimalkan PAD. Kabupaten Badung dipilih sebagai lokasi Benhcmarking mengingat daerah ini sebagai daerah pilot project terkait percontohan pengelolaan PBB di Indonesia,” sambungnya.
Tinggalkan Balasan