Sinergitas PLN-ATR/BPN dan KPK Selamatkan Lahan Milik Negara di Sulawesi Tenggara, Ini Hasilnya – Laman 3 – Bonepos.com – Informasi Berita Terkini Sulsel Best Automated Bot Traffic

Sinergitas PLN-ATR/BPN dan KPK Selamatkan Lahan Milik Negara di Sulawesi Tenggara, Ini Hasilnya

  • Bagikan

“Harapannya permasalahan aset dapat dipercepat, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah berkontribusi dalam memaksimalkan permasalahan yang ada sesuai ketentuan yang berlaku kepada masyarakat,” jelas Ali.

Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menyampaikan kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“PLN memiliki kurang lebih 93 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN,” ungkap Darmawan.

Menurutnya, dari acara Rakor tata kelola aset yang sudah dilaksanakan di enam provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN di seluruh provinsi, PLN telah memperoleh 8.089 sertifikat dari 23.782 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN.

Hari ini, untuk provinsi Sulawesi Tenggara, PLN akan menerima kurang lebih 1.194 sertifikat.

Baca Juga  Dorong Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Terapkan BLUD, Begini Atensi Dirjen

Melalui penyerahan sertifikat tanah ini, sertifikasi tanah PLN di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara yang semula pada 31 Desember 2019 hanya sebesar 20 persen, saat ini sukses ditingkatkan menjadi 80 persen. Total nilai aset melalui penyerahan sertifikat adalah senilai Rp64,110 miliar dengan luas mencapai 305.621 m2.

“Insya Allah, rapat koordinasi seperti ini akan terus digulirkan hingga mencapai seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” pungkas Darmawan.

“Dengan total aset lebih kurang Rp1.600 triliun, yang sebagian merupakan aset-aset berupa tanah dan lahan operasi PLN, tentu itu merupakan pekerjaan besar dan tantangannya sungguh tidak mudah. Tetapi ketika program ini berlanjut, dan dukungan dari ATR/BPN dan KPK tidak surut, justru makin kuat, kami yakin dan optimis bahwa pekerjaan besar ini akan selesai,” jelas Darmawan

Baca Juga  Innalillah, Dua Kecamatan di Ketapang Terendam Banjir

Darmawan berterima kasih atas dukungan jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN, dan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur demi keandalan listrik segenap masyarakat.

“Yang lebih mengharukan, koordinasi dan pekerjaan penyelesaian sertifikat tanah aset negara tersebut, tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19. Justru rapat koordinasi menjadi makin intensif melalui video conference,” lanjut Darmawan.

Acara kali ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada 27 November 2019 lalu. (ril)

Temukan Kami:
  • Bagikan