“Tahapan yang dimaksud tersebut antara lain persiapan, koordinasi dan sosialisasi ke Pemerintah Daerah, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat/bentuk studi banding, fasilitasi legalitas kelompok usaha, temu bisnis dan rapat koordinasi, dan hari ini merupakan tahap akhir yaitu ekspose laporan akhir kegiatan,” papar Rifai, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rabu (11/11/2020).

Lebih lanjut Rifai berharap, program ini dapat berjalan dengan berkesinambungan melalui peran serta pemerintah daerah terkait dan bantuan swasta demi peningkatan kapasitas masyarakat Sulawesi Selatan.

“Besar harapan kami agar program ini dapat menginspirasi Pemerintah Daerah, swasta, dan universitas dalam melaksanakan pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah lainnya,” kunci Rifai

BNPB berharap semua stakeholder dapat menindaklanjuti hasil rencana tindak lanjut tersebut sehingga kegiatan pemulihan ekonomi ini dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait memberikan dukungan pada kelompok yang sudah dibina BNPB.

Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, diperlukan intervensi yang terkoneksi dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten terkait sistem perbendaharaan serta pemeriksaan setelah bencana.

“Dibutuhkan UU kebencanaan dari hulu sampai hilir yang lebih spesifik. Semua aturan harus mengacu pada sistem kebencanaan dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.

Mitigasi bencana perlu di edukasi kepada masyarakat. “Diperlukan sistem edukasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan, jika edukasi baik, korban bencana bisa di minimalisir,” sambungnya.

Bagi Wagub Andi Sudirman Sulaiman, program ini merupakan loncatan besar bagi BNPB juga Unhas.

“Peran perguruan tinggi dalam tri dharma perguruan tinggi tercapai dalam kerja sama ini dan BNPB melakukan loncatan luar biasa. Bantuan ini sangat tepat, program ini harus betul betul sampai kepada Masyarakat,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Rektor 4 Unhas, Bupati Wajo, Pj Bupati Gowa, dan Pj Bupati Soppeng, dan Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA BNPB. (rls)