Eksekusi Pengukuran Tanah Sengketa di Sinjai Batal, Begini Alasannya

BONEPOS.COM, SINJAI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai melakukan pendampingan terkait sengketa tanah antara Pemerintah Kabupaten Sinjai (pihak tergugat) dengan Isya binti Dollah (pihak penggugat) yang berlokasi di kompleks bekas Pasar Bikeru, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (19/11/2020).

Dari Kejaksaan Negeri Sinjai yang mendampingi yakni Kasi Intel Zainal A. Salampessy bersama Kasi Datun Nur Dahlia mendampingi pihak Pemkab Sinjai selaku pemenang dalam perkara ini yang diwakili Kabid Aset Setda Kabupaten Sinjai M. Adnan Mappiare dalam melakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut.

Turut hadir, Camat Sinjai Selatan Agus Salam, Kapolsek Sinjai Selatan Iptu Muh. Nawir, KBO Intel Polres Sinjai bersama personel, Babinsa Kelurahan Sangisseri Serda Umar Samalo, Kepala UPTD pasar Bikeru Ishak, Kepala Pemukiman dan Tata Ruang Ahmad Supriadi, Kepala Desa Alenangka Muh. Yusuf, petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai, serta juga turut hadir ahli waris dari pihak penggugat yaitu Ukkase bersama 20 orang dari pihak keluarga yang dikawal ketat aparat Kepolisian dan TNI.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sinjai Zainal mengatakan, pada pelaksanaan pengukuran tersebut dilakukan atas adanya permintaan dari Pemkab Sinjai selaku pemenang dalam perkara ini yang berdasarkan hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar.

"Putusan pengadilan negeri sinjai Nomor :16/Pdt.G/2016/PN Sinjai tanggal 14 Maret 2017 (Dimenangkan pihak Pemkab Sinjai) dan putusan pengadilan tinggi makassar Nomor :183/PDT/2017 PT Makassar tertanggal 13 Juli 2017 (Dimenangkan pihak Pemkab Sinjai)," sebut Zainal dalam pesan singkatnya di WhatsApp, Jumat (20/11/2020).

Kasi Datun, Nur Dahlia menambahkan, dalam perkara tanah tersebut sudah ada putusan hukum dari PN Sinjai dan juga PN Tinggi Makassar atas obyek yang disengketakan sehingga kehadiran pihak terkait di lokasi tanpa dasar yang kuat.

Sementara itu, Camat Sinjai Selatan, Agus Salam mengatakan, kehadirannya dalam hal ini adalah tidak lain hanya untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan negara dan masyarakat, serta ditegaskan tidak ada kepentingan lain.

Terkait masalah ini, kata Agus, sebelumnya sudah pernah dilakukan pertemuan untuk melihat buku rincik, dan jika memang pihak penggugat ingin melihat atau membuka rinciknya, maka silahkan mengajukan gugatan baru dan itu adalah hak dari ahli waris penggugat.

"Pada saat perkara tersebut sementara bergulir di Pengadilan Negeri Sinjai, rincik yang asli sudah pernah dibuka dan pihak penggugat waktu itu menunjuk almarhum Haji Kaseng untuk melihat buku rincik tersebut," ungkapnya.

Sedangkan dari pihak penggugat yang ditunjuk sebagai ahli waris, Ukkase meminta bahwa sebelum dilakukan pengukuran, selaku ahli waris meminta kepada pemerintah untuk diperlihatkan rincik yang asli dan meminta agar buku rincik tersebut dibuka hari ini juga dihadapan orang ramai.

"Kalau memang dalam rincik tidak ada tercantum nama Dollah dalam lokasi yang disengketakan maka silahkan diambil lokasinya. Kami tidak mau mengajukan gugatan baru sebelum melihat buku rincik yang asli dan apabila tetap akan dilakukan pengukuran tanah di lokasi obyek sengketa maka pihak ahli waris akan bertahan," tuturnya.

Adapun kesimpulan dari hasil negosiasi antara pihak tergugat dengan pihak penggugat adalah menunda pelaksanaan pengukuran tanah atas obyek sengketa yang diperkarakan, dan pihak pemerintah berencana akan mengundang pihak penggugat untuk melakukan pertemuan dalam rangka upaya mediasi. (fan/ril)