GMMP Desak Polisi Usut Provokator Penolakan Pemakaman Jenazah di Pangkep

BONEPOS.COM, PANGKEP - Proses pemakaman jenazah pensiunan Depag Kabupaten Pangkep yang mendapat penolakan di tempat pemakaman umum (TPU) Maleleng, Kampung Pagang, kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene dan Bonto Riu, Kecamatan Minasate'ne Kebupaten Pangkep, Jumat (8/1/2021).

Kasus penolakan jenazah tersebut menjadi buah bibir masyarakat Pangkep, sebab diindikasikan ada yang melakukan pengahasutan atau memprovokasi warga untuk menolak pemakaman.

Jenazah ayahanda dari Wakil Ketua Garuda Muda Merah Putih (GMMP) Muh. Hijeruddin Islam, berapa kali mendapatkan penolakan di masyarakat.

Ketua Umum PC. GMMP Kabupaten Pangkep Muarrif, yang hadir dalam peristiwa tersebut, menjelaskan, kronologi terjadi saat Lurah Sibatua bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, pengurus LBH-Pangkep dan Keluarga dari Wakil Ketua Garuda Muda Merah Putih (GMMP) menemui Ketua RT kampung Maleleng Kelurahan Sibatua.

Selanjutnya, rombongan keluarga jenazah bergeser ke Kampung Pagang Kelurahan Sibatua dan kembali imam kampung masjid Pagang sendiri menolak dengan tegas.

"Setelah beberapa kali melakukan negosiasi, tetap pihak terkait tidak ingin jenazah tersebut di kebumikan di sana, dan warga mulai melakukan penolakan di sore hari," tuturnya.

"Setelah itu, kami pindah ke lokasi yang lain tempat yang tidak lama ini telah dimakamkan pasien covid-19,
dan malam harinya kami bersama kepolisian dan aparat tim gugus Covid-19 kembali diadang warga. Penghadangan itu dipimpin langsung oleh Kepala Camat Minasate'ne. Padahal, sebelumnya telah dijelaskan bahwa pasien ini belum ada kejelasan tentang hasil medisnya," ungkapnya.

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya memilih untuk tidak mengebumikan almarhum di sana.

"Barulah pukul 02.00 Wita Sabtu subuh kami bisa melakukan pemakaman setelah warga Pabundukan Kecamatan Pangkajene bersedia menerima jenazah beliau," sebutnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas Muarrif, Selaku Ketua Umum PC. GMMP Kabupaten Pangkep sangat kecewa dengan aksi warga tersebut yang diduga dihasut atau diprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Meminta pihak aparat terkait untuk mengusut tuntas pihak-pihak yg di duga melakukan Penghasutan atau propovakasi ke warga untuk melakukan penolakan jenazah tersebut. Hal itu diduga melanggar pasal 212 KUHP dan 214 KUHP serta pasal 14 ayat 1 UU No. 4 tahun 1984 tentang penanggulangan wabah," tegasnya. (bib/ril)