Realisasi Anggaran KPPN Sinjai Tahun 2020 Tembus 98 Persen, Ini Rinciannya

BONEPOS.COM, SINJAI - Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sinjai sampai dengan akhir tahun 2020 lalu telah menyalurkan realisasi anggaran sebesar Rp395.353.070.101,- dari total pagu sebesar Rp402.161.848.000,- atau sebesar 98,31 persen.

"Penyerapan anggaran tersebut tersebar pada 25 Satuan Kerja mitra KPPN Sinjai serta Pemerintah Daerah dan Desa," kata Kepala KPPN Sinjai, Anas Fazri, kepada Boneposcom, Jumat (15/1/2021).

Anas menerangkan, dari angka realisasi tersebut sebesar Rp195.206.264.788,- merupakan realisasi dari belanja Kementerian/Lembaga atau sebesar 98,64 persen dan sebesar Rp200.146.805.313,- merupakan realisasi dari belanja transfer yang terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dengan persentase realisasi sebesar 97,98 persen.

Berdasarkan komponen belanjanya, penyerapan tertinggi justru terdapat pada belanja modal yaitu sebesar 99,48 persen dari total pagu, disusul belanja pegawai sebesar 98,63 persen dan belanja barang sebesar 98,22 persen.

"Tingkat realisasi tersebut melampaui target penyerapan triwulan IV yaitu 90 persen dan berada di atas rata-rata Nasional," ujarnya.

Namun menurut Anas, secara teknis dana APBN tahun 2020 yang disalurkan melalui KPPN Sinjai kemarin hanya sebesar Rp395 miliar, namun sesungguhnya secara faktual dana APBN yang disalurkan di Kabupaten Sinjai jauh lebih besar dari angka tersebut.

Mengingat, banyak program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan melalui KPPN di Jakarta maupun KPPN di Ibu kota Provinsi (Makassar II) seperti Insentif Tenaga Kesehatan, Dana BOS, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja, Penerima Bantuan Iuran Kesehatan (PBI), Penempatan Dana pada Bank Pemerintah dan BPD, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

"Bahkan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan," ungkapnya.

Memang, penyerapan APBN tahun 2020 kemarin didorong untuk dapat membantu pemulihan kesehatan masyarakat dan menjadi stimulus dalam program PEN akibat dari pendemi melalui realokasi dan refocusing, diantaranya adalah penundaan kegiatan yang bukan merupakan kegiatan prioritas dan penetapan pos-pos akun khusus untuk kegiatan penanganan Covid-19.

"Pemerintah melalui instrumen APBN telah berusaha menciptakan bantalan pengaman sosial dan ekonomi. Hal ini telah terbukti efektif yang ditunjukkan mulai triwulan III dan IV tahun 2020 dan telah berhasil mengurangi kontraksi yang terlalu dalam pada triwulan II 2020 dan pemulihan terus terakselerasi," katanya.

Lebih jauh Anas menjelaskan, meskipun terdapat berbagai relaksasi dalam realisasi APBN di tahun 2020, bukan berarti lepas dari sistem monitoring dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Pemerintah bahkan membuat akun khusus terkait kegiatan penanganan Covid-19 untuk memudahkan pengukuran dan penilaian dalam pelaporan keuangan.

Selanjutnya dalam menghadapi tahun anggaran 2021, pemerintah telah berkomitmen melakukan pengadaan vaksin dan memberikan vaksinasi kepada masyarakat secara gratis. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, sejak awal tahun anggaran 2021 ini dilakukan kembali realokasi dan refocusing atas APBN 2021 untuk mendukung program vaksinasi tersebut serta program PEN lainnya.

"Mengawali tahun anggaran 2021, kita juga telah melakukan penyerahan DIPA tahun anggaran 2021 pada tanggal 30 Desember 2020 lalu, melalui Zoom Meeting yang dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja. Dalam kesempatan tersebut disampaikan sosialisasi langkah-langkah strategis untuk mendorong penyerapan anggaran tahun ini," pungkasnya.

Anas menambahkan, diimbau kepada satuan kerja untuk dapat segera melakukan realisasi pada awal tahun anggaran. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat dampak output yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan-kegiatan satuan kerja terutama yang berkaitan dengan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. (fan/ril)