Terungkap, Ini Penyebab Tahapan Pilkades di Sinjai Belum Berjalan

  • Bagikan
Foto:Ilustrasi pilkades. (ayobandung/Attia)

BONEPOS.COM, SINJAI – Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sinjai belum juga dilakukan.

Sementara diketahui, ada 54 jabatan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sinjai akan berakhir pada Juli 2021 mendatang.

Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai telah merampungkan produk undang-undang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2014 yang telah direvisi tentang pemilihan kepala desa.

Soal belum dilaksanakannya tahapan Pilkades serentak tersebut ditanggapi Pemerhati Sosial Politik, Muhammad Ridwan.

“Saya mempertanyakan mengapa tahapannya belum dilaksanakan, padahal produk UU dalam bentuk payung hukum untuk kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) telah dirampungkan bahkan Produk hukum tentang penanganan dan pencegahan Covid-19 sudah ada, jadi tunggu apalagi?,” katanya.

Menurut Ketua BPD Desa Saukang ini menjelaskan, pemerintah daerah Kabupaten Sinjai telah melakukan mekanisme persuratan tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa. Sehingga tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa telah melakukan tugas sebagai syarat untuk melakukan tahapan.

Baca Juga  Kesaksian Mengharukan Personel Polres Sinjai Bawa Misi Perdamaian di Afrika

“Olehnya itu, pemerintah daerah harus terbuka dan transparan menjelaskan kepada publik terkait persoalan tahapan ini karena jika tidak, bupati dianggap memiliki konspirasi terkait rencana pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2022 mendatang,” ungkapnya.

“Bukan hanya itu, peraturan bupati tentang alokasi dana desa yang menjadi syarat bagi pemerintah desa untuk membahas dan menetapkan APBDes juga belum keluar,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Sinjai, Yuhadi Samad yang dikonfirmasi via WhatsApp menjelaskan perihal alasan tahapan Pilkades serentak belum dilakukan dikarena 3 poin, yakni yang pertama menindaklanjuti Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pilkades bahwa pelaksanaan Pilkades harus mengacu ke Protokol kesehatan Covid-19 yang tentunya dibutuhkan tambahan biaya yang pembebanan anggarannya berada di kabupaten.

Yang kedua, mengacu kepada surat Menteri Dalam Negeri nomor 141/0012/BPD tanggal 5 Januari 2021 yang meminta kepada daerah yang akan melaksanakan Pilkades untuk melakukan pembatasan jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 500 DPT. Bahwa berdasarkan rencana anggaran pelaksanaan Pilkades serentak sebagaimana dalam dokumen anggaran tahun 2021 hanya menganggarkan logistik (kotak suara), satu TPS saja per desa, namun jika melihat data pemilih yang ada sekarang, maka setiap desa akan menyiapkan jumlah TPS lebih dari satu bahkan ada yang menyiapkan sampai 7 TPS, dari jumlah 54 TPS awalnya kini menjadi 200 lebih TPS.

Baca Juga  Anggaran Membengkak, Pilkades Serentak Molor

“Begitupun anggaran untuk pembekalan penyelenggara Pilkades juga bertambah besar yang mengacu kepada jumlah TPS yang ada, yang secara otomatis juga akan memengaruhi biaya lainnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi lewat WhatsApp, Rabu (20/1/2021).

“Dan poin ketiga yakni atas dasar pertimbangan di atas, karena ketersediaan anggaran yang belum mencukupi, maka direncanakan tahapan Pilkades akan di mulai pada Mei 2021 yang akan datang,” pungkasnya. (fan/ril)

  • Bagikan