Hore, Kades dan Perangkat Desa di Sinjai Nikmati Asuransi Kesehatan

BONEPOS.COM, SINJAI - Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Sinjai menggelar sosialisasi aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (E-Dabu) bagi perangkat desa, di Gedung Wisma Hawai Sinjai, Senin (25/1/2021).

Sosialisasi tersebut, difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sinjai, yang dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sinjai Mukhlis Isma, narasumber Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone Arif Budiman dan dihadiri Kepala Dinas PMD Sinjai Yuhadi Samad, Kepala BPJS Cabang Sinjai Muh. Saleh dan perwakilan seluruh perangkat Desa yang ada di Kabupaten Sinjai.

Kepala BPJS Cabang Sinjai Muh. Saleh mengatakan, aplikasi E-Dabu merupakan sebuah inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan sebagai bukti dari komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, kemudahan akses serta kepraktisan pelayanan bagi peserta program JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone Arif Budiman selaku narasumber menjelaskan, aplikasi E-Dabu adalah alat bantu bagi Person In Charge (PIC) atau operator di desa agar tidak perlu lagi melakukan pengurusan penambahan atau pengurangan kepesertaan JKN dengan mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan.

"E-Dabu merupakan aplikasi online untuk pelaporan penambahan atau pengurangan peserta JKN bagi aparat desa, sehingga mereka tidak harus ke Kantor BPJS jika ada perubahan data akan tetapi cukup melalui akses aplikasi ini melalui ponsel Android," jelasnya.

Arif menyambut baik komitmen Pemkab Sinjai yang telah mengeluarkan Perbup yang mengatur mekanisme tata laksana pembayaran iuran JKN untuk kepala dan perangkat desa tiap bulannya.

Sementara itu, Mukhlis Isma yang mewakili Bupati Sinjai menyampaikan, sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis bagi aparat desa dalam menginplementasikan aplikasi E-Dabu di desa masing-masing.

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, wawasan dan keterampilan bagi aparatur desa terkait mekanisme dan aktifasi kepesertaan dan pembayaran tagihan iuran BPJS terhadap peserta, dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya," ungkapnya. (fan/ril)