Kasus Korupsi Kapal Mandek di Kejari Bulukumba, Tersangka Segera Dilantik Anggota DPRD – Bonepos.com – Informasi Berita Terkini Sulsel Best Automated Bot Traffic

Kasus Korupsi Kapal Mandek di Kejari Bulukumba, Tersangka Segera Dilantik Anggota DPRD

  • Bagikan
Foto: ilustrasi/internet

BONEPOS.COM, BULUKUMBA – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulawesi Selatan (AMPH Sulsel) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bulukumba tuntaskan kasus korupsi kapal 30 GT.

Diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan kapal 30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun anggaran 2012 yang ditangani Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak 2014 silam, menetapkan 2 orang tersangka.

Masing-masing HA selaku pihak rekanan dan HS selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Namun sampai hari ini salah satu tersangka masih bebas berkeliaran. Sehingga hal ini pun menuai sorotan dari kalangan aktivis mahasiswa.

Ketua AMPH Sulsel, Andi Amrul sangat menyayangkan sikap Kejari, yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pengadaan kapal, padahal kasus ini seharusnya menjadi atensi karena sudah bertahun-tahun ditangani Kejaksaan Negeri.

“Kami mendesak Kejari sesegera mungkin menahan tersangka dan merampungkan berkas perkara pengadaan kapal,” tegas Amrul kepada Boneposcom, Jumat (29/1/2021).

Baca Juga  Bulukumba Tidak Aman, Pemuda Muhammadiyah Bereaksi

Selain itu, turut berkomentar, Dewan Komite Jaringan Mahasiswa Nusantara (KJMN) Agung M. Akbar Gunawan. Ia menegaskan, alasan subyektif terkait penahanan jelas pada pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

Namun menurutnya, Kejari seolah tidak berdaya menangkap ataupun menahan tersangka korupsi yang masih bebas berkeliaran.

“Sekadar diketahui HS ini salah satu calon PAW yang akan dilantik 15 Februari mendatang sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD kabupaten Bulukumba menggantikan H. Andi Murniati Makking (ketua Demokrat DPC Bulukumba) yang sempat ikut bertarung pada Pilkada 9 Desember lalu,” tuturnya.

“Kami pun menyayangkan sikap DPRD Bulukumba dalam hal ini Badan Musyawarah (Bamus) yang terlalu tergesa-gesa menetapkan tanggal pengangkatan sumpah PAW, padahal usulan Partai Demokrat DPC Bulukumba ini kan statusnya tersangka pada kasus pengadaan kapal 30 GT. Harusnya DPRD menunda untuk Demokrat dulu sampai kasusnya itu tuntas,” sebut Agung.

Baca Juga  Tersandung Korupsi, Anggota DPRD Bulukumba Berhadapan Pengadilan Negeri Makassar

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba, Thirta berujar, proses hukum dugaan korupsi Kapal 30 GT bukan mandek. Hanya saja pihaknya, mempertimbangkan salah seorang tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Masalah perkara hukum tetap berproses demi kepastian hukum,” tegasnya, Sabtu (30/1/2021).

Thirta menegaskan, masalah kapal ini tetap berproses sampai ada kepastian hukum. Sebab, penyidikan Tipikor berbeda dengan kasus pidana lain.

“Dalam kasus ini, keterangan saksi yang berkaitan sangat diperlukan,” tutupnya. (kia/ril)

  • Bagikan