Telisik Pembangunan Tower Ilegal, Ini Hasil Penyelidikan Kejari Sinjai – Bonepos.com – Informasi Berita Terkini Sulsel

Telisik Pembangunan Tower Ilegal, Ini Hasil Penyelidikan Kejari Sinjai

  • Bagikan

BONEPOS.COM, SINJAI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai tidak menemukan bukti atas dugaan gratifikasi dalam pembangunan tower ilegal di Kabupaten Sinjai.

Hal tersebut dibeberkan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sinjai, Helmy Hidayat, Senin (15/2/2021).

“Hal tersebut kita simpulkan setelah dilakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait,” katanya.

Helmy mengaku, telah melakukan pendalaman terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Dimana diduga telah terjadi gratifikasi atau suap yang dilakukan provider Bulo-bulo Barat kepada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengurusan izin.

“Namun, hingga detik ini, tidak ditemukan bukti adanya dugaan gratifikasi atau pun isu soal setoran sebesar Rp60 juta,” ungkapnya.

“Kami sudah minta keterangan semua pihak, tapi kami tidak menemukan petunjuk adanya gratifikasi atau suap dalam kasus ini atau yang sifatnya merugikan keuangan negara, karena dananya tidak ada yang bersumber dari APBN atau pun APBD,” terang mantan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Karangasem, Provinsi Bali ini.

Baca Juga  Jelang Pilkada Serentak, Dua Pejabat Kejari Sinjai Dimutasi

Helmy menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyelidikan pembangunan empat tower di Kabupaten Sinjai. Baik pembangunan tower di Kelurahan Lappa, Bulo-bulo Barat, Sultan Isma, dan di Desa Tongke-tongke. Hasilnya, dua tower ditemukan tidak memiliki izin, yakni, tower di Kelurahan Lappa dan di Bulu-bulo barat, sementara tower di Jalan Sultan Isma dan di Desa Tongke-tongke telah mengantongi izin prinsip dan dalam pengurusan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hasil penyelidikan awal ada dua titik yang kami temukan tidak memiliki izin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak mengeluarkan rekomendasi karena tidak masuk dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Oleh karena itu, pihaknya akan merekomendasikan ke Pemkab Sinjai untuk membongkar tower ilegal tersebut.

“Hal itu berdasarkan pasal 182 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang,” ungkapnya.

Helmy menambahkan, pihaknya akan memberikan pandangan hukum ke Pemkab Sinjai atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

Baca Juga  Buah Manis 18 Tahun "Om Mile" di Kejari Sinjai

“Intinya kami rekomendasikan agar tower ilegal tersebut dibongkar, itu berdasarkan PP 15 tahun 2010, kenapa dibongkar karena towernya sudah dibangun tapi tidak ada izin,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai, Irwan Suaib berharap jika ada pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sinjai agar dibangun setelah izin diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

“Kami juga berharap kerja sama provider agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Harusnya terbit dulu rekomendasi dan izin baru membangun, jangan membangun dulu baru urus izin,” katanya.

Sementara itu, juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sinjai, Lukman Dahlan menyebutkan, pada dasarnya pengurusan izin di Kabupaten Sinjai mudah selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Izin apa pun itu, tidak sulit diterbitkan selama mengikuti aturan. Termasuk pengurusan izin menara telekomunikasi,” pungkasnya. (fan/ril)

  • Bagikan