Cara Pemkab Sinjai “Mencintai” Tenaga Kerja – Bonepos.com – Informasi Berita Terkini Sulsel

Cara Pemkab Sinjai “Mencintai” Tenaga Kerja

  • Bagikan
Foto: Rapat kerjasama Pemkab Sinjai dengan BPJS Ketenagakerjaan bahas tentang finalisasi draft Perbup tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (ISTIMEWA)

BONEPOS.COM, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai Rapat kerjasama finalisasi draft Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Aula Gedung B Kantor Bupati Sinjai, Rabu (10/3/2021).

Rapat tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar dan dihadiri perwakilan instansi selaku tim teknis dalam penyusunan Perbup tersebut.

Andi Ilham menyampaikan, dengan adanya Perbup ini bisa menjadi regulasi bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Tenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sinjai.

“Kita berharap Perbup tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini segera bisa rampung, sehingga akan menambah kepesertaan tenaga kerja di Sinjai yang terlindungi dalam jaminan sosialnya,” harapnya.

Baca Juga  Pemkab Sinjai Dorong Partisipasi Anak Membangun Daerah

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, La Baba Paisal berujar, Perbup ini hadir agar semua pekerja di Sinjai masuk sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga jika terjadi risiko kerja maka akan diberikan santunan.

“Melalui Perbup ini diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya pekerja formal maupun pekerja non formal sehingga jika terjadi sesuatu bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Baca Juga  Buka Rakor Perjaka, Begini Seruan Sekda Hayat

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai, Gasali berujar, betapa pentingnya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan beberapa manfaat, diantaranya dari program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

“Melalui Perbup ini akan menjadi sebuah landasan hukum yang dapat dijadikan acuan setiap OPD dan lembaga sosial lainnya dalam penganggaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

“Namun, kita mendorong peserta Jamsostek ini bisa membayar iuran secara mandiri, karena hanya sebesar Rp16.800 per bulan tetapi manfaatnya luar biasa,” sambungnya. (*)

  • Bagikan