Bupati Jeneponto Tunggu Laporan Pejabat Soal Cuaca Ekstrem – Bonepos.com – Informasi Berita Terkini Sulsel

Bupati Jeneponto Tunggu Laporan Pejabat Soal Cuaca Ekstrem

  • Bagikan
Foto: Rapat Terbatas dilakukan pemerintah Kabupaten Jeneponto di ruang pola Panrannuangta, Kantor Bupati. (ISTIMEWA)

BONEPOS.COM, JENEPONTO – Seluruh jajaran SKPD di Jeneponto mengikuti Rapat Terbatas. Rapat terbatas ini untuk dilakukan evaluasi dan menyikapi adanya laporan dari beberapa wilayah Kecamatan.

Laporan itu terakit kondisi dan cuaca ekstrem yang melanda beberapa titik wilayah di Kabupaten Jeneponto.

Peristiwa banjir dan pohon tumbang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Jumat (2/4/2021).

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, menginstruksikan agar seluruh pejabat untuk tidak meninggalkan wilayah.

“Seluruh kepala kecamatan dan Kepala perangkat daerah teknis agar terus memantau dan melaporkan kondisi lapangan di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Baca Juga  Cuaca Ekstrem, Basarnas Bone Imbau Warga Waspada Angin Kencang

Bahkan, Iksan Iskandar menegaskan, dirinya tetap melakukan komunikasi dengan baik kepada seluruh stakeholder terutama BPBD.

“Tetap melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder, baik Kepala Desa, Lurah, Babinsa, dan Babinkantibmas secara terpadu,” tegasnya.

Meski demikian, jika garis koordinasi yang terpenting adalah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jeneponto.

“Garis terdepan Koordinasi berada pada Kepala badan BPBD exofisio, yakni Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin,” beber bupati dua periode tersebut.

Selain itu, secara bersamaan, Sekertaris Daerah Syafruddin Nurdin membahas penegasan Laporan LHKPN kepada seluruh pejabat eselon II dan III lingkup Pemda Jeneponto.

Baca Juga  KMP Bontoharu Bersandar di Selayar, Plt Gubernur Sulsel Titip Pesan Penting

“Saya selaku Kepala Sekretariat meminta kepada ASN yang belum melakukan pelaporan LHKPN agar segera melaporkan ke operator yang telah di tunjuk,” ucap mantan Kadis Kesehatan itu.

Olehnya itu, dirinya akan memberi sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan jika belum dilakukan.

“Tentunya, kita telah siapkan sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan