Aktivis Sorot Proyek Rp28 M D.I Waru-Waru, Diduga Pakai Material Ilegal – Bonepos.com – Informasi Berita Terkini Sulsel

Aktivis Sorot Proyek Rp28 M D.I Waru-Waru, Diduga Pakai Material Ilegal

  • Bagikan

BONEPOS.COM, BONE – Pengerjaan di sejumlah titik Proyek D.I Waru-Waru, Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021, disorot.

Hal itu lantaran pengerjaan proyek tersebut diduga menggunakan material ilegal. Pasalnya, sejumlah pasir yang dipakai pihak pelaksana merupakan sirtu yang diambil dari daerah aliran sungai yang dekat dari lokasi pekerjaan.

Hal ini sejalan dengan temuan dari pantauan Aktivis Laskar Arung Palakka (LAP) terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

“Terdapat pengambilan material dari daerah desa sebelah, yang diduga tidak memiliki izin galian,” jelas Ketua Laskar Arung Palakka, Akbar Napoleon, dalam rilis yang diterima Boneposcom, Sabtu (24/4/2021) malam.

Masih kata Akbar, berdasarkan aturan yang berlaku, bahwa setiap kegiatan proyek pembangunan harus menggunakan material galian C yang resmi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung/pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain.

Baca Juga  Gagal Mangsa Manusia, Ular Piton di Bone Kabur ke Masjid

“Adapun sanksi bagi kontraktor yang menggunakan material galian c tanpa izin maka sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda uang sampai Rp100 miliar,” paparnya.

Setelah Aktivis LAP menerjunkan Tim Advokasi guna melakukan investigasi ke lapangan, ditemukan pemasangan batu di beberapa ruas pekerjaan D.I Waru-Waru berwarna putih yang disinyalir batu mengandung kapur.

Menurut informasi yang diperoleh LAP dari warga setempat, batu tersebut diambil dari Kecamatan Tonra yang tidak jauh dari lokasi pekerjaan.

Sekadar diketahui, proyek tersebut menyedot anggaran sebesar Rp28 miliar. Untuk anggaran pengawasan senilai Rp800 juta. Bukan nilai yang sedikit.

Baca Juga  Akhir Pekan, Ini Sasaran Personel Brimob dan Kodim Masuk Pasar di Bone

“Dinas PU sebagai pemilik pekerjaan harus mengambil langkah tegas dalam pengawasan pekerjaan Waru-Waru, apalagi proyek D.I Waru waru itu sudah hampir 6 tahun dikerjakan namun tidak bisa juga dimanfaatkan petani dan masyarakat sekitar,” tegas Akbar.

Lanjut kata Akbar Napoleon, proyek D.I Waru-Waru harus segera dievaluasi sebelum lebih banyak uang negara yang dihabiskan.

“Kami minta Dinas PU Provinsi dalam hal ini Kadis PU Tata Ruang Dinas Provinsi Sulsel untuk mengevaluasi seluruh pelaksana maupun pengawas serta meminta Kuasa Pengguna Anggaran agar tidak mencairkan dana yang bertentangan Undang-undang dan bila mana ada dugaan unsur KKN maka kami akan bersurat ke aparat penegak hukum,” kunci Akbar. (*)

  • Bagikan