OPINI: Membumikan Pendidikan Keaksaraan Berbekal SDGs Desa – Bonepos.com – Informasi Berita Terkini Sulsel Best Automated Bot Traffic

OPINI: Membumikan Pendidikan Keaksaraan Berbekal SDGs Desa

  • Bagikan

Pendidikan Keaksaraan adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat buta aksara agar memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan menggunakan Bahasa Indonesia, membaca, menulis dan berhitung untuk mendukung aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Karena pentingnya pendidikan keaksaraan, dari tahun ke tahun, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menjadikan penuntasan buta aksara sebagai salah satu fokus program pemerintah.Targetnya, pada 2023, tidak ada lagi wilayah yang tingkat buta aksaranya tinggi.

Pemerintah optimis mencapai target tersebut. Optimisme ini juga diperkuat dari hasil Sensus Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Susenas BPS, pada 2018, masyarakat buta aksara sebesar 1,93 persen. Sementara pada 2019, buta aksara turun 0,15 persen menjadi 1,78 persen. Jika dirata-rata, lebih dari 98 persen penduduk Indonesia sudah melek huruf.

Namun Kemendikbud-Ristek jangan lekas jemawa dan over confidence dengan sajian data-data tersebut. Masih benyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan seratus persen penduduk Indonesia melek huruf.

Untuk memudahkan jalan mencapai target tersebut, maka perlu mengusung semangat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan gerak, yakni masyarakat dan semua pihak berhak terlibat pada penyelenggaraan pendidikan.

Di negara ini ada banyak potensi yang bisa digerakkan dan bergerak untuk menuntaskan buta aksara. Misalnya pegiat literasi yang berhimpun di Forum Taman Bacaan Masyarakat atau FTBM. Kemudian ada komunitas Pustaka Bergerak Indonesia. Kedua lembaga ini punya jejaring hingga ke Desa. Pada level kementerian, sebut saja Kementerian Desa PDTT.

Peran kementerian yang dipimpin A. Halim Iskandar, ini sangat besar artinya dalam membantu Kemendikbud-Ristek mewujudkan seratus persen penduduk negeri ini melek huruf. Kolaborasi lintas kementerian dan komunitas pegiat literasi adalah keniscayaan.

Khusus untuk Kementerian Desa PDTT, ada banyak instrumen atau formula yang dapat digunakan untuk membawa masyarakat Desa lebih berdaya dan makin sejahtera melalui pendidikan keaksaraan. Yang terbaru –dengan mengadopsi SDGs Global– Kementerian Desa PDTT memformulasinya dalam sebuah buku induk bernama SDGs (Sustainable Development Goals) Desa. Namun SDGs ini bisa saja menjadi pajangan dan hanya mengisi rak-rak buku, jika Pemerintah Desa gagal menerjemahkan 18 poin SDGs Desa dalam bentuk program kerja prioritas yang berpihak pada masyarakat, khususnya yang masih buta aksara.

Baca Juga  OPINI: Dilema Menunda Pilkada

Program kerja prioritas yang dimaksud dan bersumber dari SDGs Desa adalah Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menguji pelaksanaan SDGs Desa di lapangan tentu membutuhkan banyak tools atau alat ukur, yang muaranya akan kita lihat dari implementasi hasil-hasil musyawarah desa. Apakah hasil musyawarah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat ini di-breakdown ke rencana kerja pemerintah desa atau sebaliknya.

Kemudian, apakah rencana kerja tersebut telah sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo pada 22 Oktober 2019 lalu yang menekankan dasar kebijakan penggunaan dana desa pada dua tujuan utama, yakni Dana Desa harus dirasakan seluruh warga desa terutama golongan terbawah, dan Dana Desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa.

Alat ukur lainnya adalah ‘Bank Data SDGs Desa’ yang bersumber dari hasil pendataan oleh kelompok kerja dan relawan yang dibentuk pemerintah Desa. Arah kebijakan program desa mesti berdasarkan hasil pendataan SDGs dan konsisten dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Sebagai contoh, dari hasil pendataan ternyata ditemukan fakta bahwa angka kemiskinan di Desa ‘A’, misalnya, masih tinggi diakibatkan angka buta aksara yang signifikan, maka semestinya arah kebijakan program Desa diarahkan pada program ‘Desa Tanpa Kemiskinan’ atau ‘Desa Melek Huruf’ dengan berbekal data mikro hasil pendataan SDGs Desa.

Olehnya itu untuk membumikan pendidikan keaksaraan berbekal SDGs Desa, maka idealnya menurut penulis, Pertama, Kemendikbud-Ristek jangan hanya memutakhirkan data buta aksara dengan memanfatkaan hasil pendataan nasional baik dari lembaga survei atau sensus oleh BPS, sebagaimana strategi penuntasan buta aksara yang pernah disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri, saat peringatan Hari Aksara Internasional, September 2020 lalu.

Baca Juga  OPINI: Memahami Teror Bom Bunuh Diri

Kemendikbud-Ristek perlu menyandingkan dengan data mikro hasil pendataan SDGs Desa, agar pola penanganan dan penuntasan buta aksara lebih mengedepankan kearifan lokal atau budaya setempat..
Kedua, selain memaksimalkan layanan pendidikan keaksaraan pada wilayah yang memiliki buta aksara tertinggi, Kemendikbud-Ristek harus tatap memaksimalkan layanan keaksaraan pada Desa yang warganya telah seratus persen melek huruf, dengan fokus pada program literasi digital yang melibatkan FTBM, Pustaka Bergerak Indonesia, Karang Taruna Desa, Relawan TIK, dan potensi lainnya.

Melek digital juga perlu didorong, agar ada konstruksi lain yang dibangun oleh warga keaksaraan bahwa mengikuti pendidikan keaksaraan ada nilai lebih, yakni bisa membaca, menulis, dan bisa memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Ketiga, pemerintah pusat hingga pemerintah desa harus konsisten pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa, apapun arah kebijakan yang telah dibuat berdasarkan SDGs Desa. Terkadang persoalan IPM ini kurang ‘seksi’ bagi sebagian besar pemerintah desa di Indonesia.

Kadang ada yang lebih mementingkan pembangunan fisik seperti membangun jembatan atau jalan desa setiap tahunnya, dan melalaikan pendirian taman baca, penambahan koleksi bacaan perpustakaan desa, atau mengalokasikan dana desa untuk siswa yang putus sekolah.

Keempat atau yang terakhir, perlunya sejak dini mencegah aspek kerentanan dari aspek kebijakan. Misalnya, pemerintah desa berkuasa penuh atas data SDGs Desa lalu menutup akses informasi bagi masyarakat desa. Kemudian suksesi kepemimpinan di Desa: berganti Kepala Desa, kebijakan juga ikut berganti sehingga memberangus kebijakan sebelumnya yang mestinya dilanjutkan. Pemerintah berada di garda terdepan melahirkan regulasi untuk mencegah kerentanan yang dimaksud. (*)

  • Bagikan