BONEPOS.COM, BONE – Tidak bisa dipungkiri, belanja Pemerintah yang bersumber dari dana APBN guna Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) perlu terus dipacu agar pandemi segera berakhir dan masyarakat bisa beraktifitas normal kembali.
Demikian juga, APBN yang dikelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone dengan pagu sebesar Rp2,33 triliun untuk 81 Satuan Kerja (Satker) instansi vertikal Kementerian/Lembaga di Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa) diharapkan dapat juga berkontribusi dalam mengakselerasi PC-PEN.
Hingga 14 Juni 2021, realisasi belanja APBN di Bosowa berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran (OM SPAN) tercatat sebesar Rp846,51 miliar atau 46,77 persen dari total pagu sebesar Rp2,33 triliun.
Dari total realisasi belanja tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp602,06 miliar atau 46,77 persen dari total pagu sebesar Rp1,29 triliun dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp244,45 miliar atau 23,47 persen dari pagu sebesar Rp1,04 triliun.
Bila kita lihat lebih detil lagi, Belanja Pemerintah Pusat di Bosowa terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp481,09 miliar atau 51,62 persen dari pagu sebesar Rp932,08 miliar dan merupakan yang terbesar realisasinya dengan adanya pembayaran Gaji Ke-13 pagi ASN, TNI dan Polri untuk sekitar 9.088 orang.
Tentunya melalui pembayaran Gaji Ke-13 tersebut, selain bermanfat untuk membantu biaya pendidikan juga guna melakukan konsumsi pada masa pandemi saat ini. Sehigga momentum ini diharapkan menciptakan pemulihan perekonomian yang lebih maksimal di wilayah Bosowa dan sekitarnya.
Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp109,76 miliar atau 33,16 persen dari pagu sebesar Rp330,97, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp7,90 miliar atau 46,03 persen, dan Belanja Bantuan Sosial terelisasi sebesar Rp3,30 miliar atau 46,21persen dari pagu sebesar Rp7,14 miliar.
Sudah jelas melalui Belanja Barang dan Belanja Modal tersebut untuk menyokong operasional kantor dan kapitalisasi Aset sekaligus menggerakkan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta dalam rangka mendukung PC-PEN di Bosowa. Sedangkan adanya realisasi Bantuan Sosial pada triwulan II ini tentunya banyak bermanfaat bagi mahasiswa penerima dalam menyelesaikan kuliahnya sekaligus meringankan beban orang tuanya di tengah-tengah pandemi saat ini.
Untuk TKDD terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp32,66 miliar atau 6,12 persen dari total pagu sebesar Rp533,45 miliar dan merupakan yang terkecil berdasarkan jenis belanja. Bila dilihat lebih detil per kabupaten, Kabupaten Bone terealisasi sebesar Rp15,82 miliar atau 8,67 persen dari pagu sebesar Rp182,41 miliar. Kabupaten Soppeng terealisasi sebesar Rp8,11 miliar atau 4,68 persen dari pagu sebesar Rp173,20 miliar, dan Kabupaten Wajo terealisasi sebesar Rp8,72 miliar atau 4,90 persen dari total sebesar Rp177,84 miliar.
Oleh karena itu, akselerasi penyaluran DAK Fisik di Bosowa perlu terus didorong, mengingat sudah mendekati batas waktu penyampaian data kontrak pada aplikasi OM SPAN sebagai syarat penyaluran pada 21 Juli 2021 nanti.
Sementara itu, untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp21,79 miliar atau 41,68 persen dari total pagu sebesar Rp508,13 miliar. Bila dilihat lebih detil per kabupaten, Kabupaten Bone terealisasi sebesar Rp151,83 miliar atau 45,49 persen dari pagu sebesar Rp333,79 miliar. Kabupaten Soppeng terealisasi sebesar Rp21,12 miliar atau 40,00 persen dari pagu sebesar Rp52,79 miliar, dan Kabupaten Wajo terealisasi sebesar Rp299,38 miliar atau 31,96 persen dari total sebesar Rp121,55 miliar.
Meskipun realisasi DD secara agregat telah di atas 40 persen, namun masih terdapat 3 desa yang belum tersalurkan yaitu 1 desa di Kabupaten Bone dan 2 desa di Kabupaten Wajo, yang secara otomatis masyarakat di 3 desa tersebut belum dapat memanfaatkan DD untuk Penanganan Covid-19 minimal sebesar 8 persen (earmarked) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021 saat ini, termasuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari DD tentunya.
Mengingat pentingnya dana APBN guna mendukung Program PC-PEN di Bosowa, tidak berlebihan bila KPPN Watampone terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penyaluran dana APBN. Harapannya semakin cepat penyaluran APBN, pandemi segera berakhir dan ekonomi kembali tumbuh. Indonesia Sehat, Indonesia Kuat.
Disclaimer “Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan pendapat tempat penulis bekerja”. (*)
Tinggalkan Balasan