Wabup Saiful Arif Minta Selayar Lokasi Prioritas Pengawasan Ditjend PSDKP KKP – Bonepos.com Best Automated Bot Traffic

Wabup Saiful Arif Minta Selayar Lokasi Prioritas Pengawasan Ditjend PSDKP KKP

  • Bagikan

BONEPOS.COM, SELAYAR – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Gelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Destructive Fishing di Selayar. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Halid Yusuf selaku Direktur pengawasan, pengelolaan sumberdaya kelautan Ditjend PSDPK Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta rombongan, Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Selayar Saiful Arif juga turut hadir Makkawaru selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Irwan Baso selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Forkopimda, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta para pengawas PSDKP, Sabtu (3/7/2021).

Saiful Arif yang mewakili Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kesempatan itu memberikan gambaran tentang Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan satu-satunya Kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya secara geografis terpisah dari daratan pulau Sulawesi. Terdiri dari 130 pulau-pulau kecil dengan hamparan terumbu karang yang cukup luas, ekosistem pesisir yang lengkap serta kawasan Taman Nasional laut Takabonerate yang merupakan atol terbesar ketiga di dunia.

“Kondisi ini menjadikan sumberdaya ikan demersal dan pelagis di wilayah ini menjadi melimpah. Selain potensi sumberdaya perikanan, daerah pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi untuk pengembangan wisata bahari. Hal ini ini didukung oleh hamparan pasir putih, ekosistem terumbu karang serta adanya lokasi tempat Penyu bertelur,” jelas Saiful Arif.

Baca Juga  Bisnis Bom Ikan Menggeliat di Makassar, Segini Harganya

Ia melanjutkan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ternyata menghadapi tantangan yang cukup besar akan tingginya permintaan ikan ekonomis penting sehingga berpotensi mengakibatkan eksploitasi ikan karang dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan atau praktik perikanan yang merusak.

“Di samping itu, sarana dan prasarana perikanan kelautan masih tergolong minim, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum tertata baik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih relatif terbelakang,” imbuhnya.

Temukan Kami:
  • Bagikan