Catatan Kemendagri dan Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah – Bonepos.com Best Automated Bot Traffic

Catatan Kemendagri dan Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

  • Bagikan

BONEPOS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengatakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dibangun sebagai salah satu instrumen dalam melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan daerah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

“Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,” beber Fatoni dalam acara Bimbingan Teknis IPKD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Senin (26/7/2021).

Baca Juga  Kemendagri Atensi Pemda Wujudkan Perda RDTR OSS

Fatoni mengutarakan langkah tersebut juga tidak lepas dari amanat Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Regulasi tersebut menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri berperan melakukan pembinaan umum terhadap pemerintahan daerah, salah satunya dalam bidang keuangan daerah.

Melalui pengukuran IPKD, Kemendagri berharap dapat memetakan kondisi tata kelola keuangan daerah seluruh Indonesia, sehingga memudahkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga  Upst, 287.023 Pemilih Belum Merekam Data Kependudukan

“Pengukuran indeks juga dilakukan melalui sistem aplikasi sehingga diharapkan penilaiannya objektif, transparan, terukur, akuntabel dan bebas intervensi. Siapapun yang menginputnya pasti hasilnya sama,” papar Fatoni.

Dirinya juga menjelaskan di dalam IPKD terdapat enam dimensi pengukuran. Keenam dimensi tersebut meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, terdapat penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Temukan Kami:
  • Bagikan