7 Provinsi Jadi Perhatian Serius Kemendagri dan Kemenkeu, Berikut Rinciannya – Laman 3 – Bonepos.com mgid.com, 535943, DIRECT, d4c29acad76ce94f

7 Provinsi Jadi Perhatian Serius Kemendagri dan Kemenkeu, Berikut Rinciannya

  • Bagikan

Ia melanjutkan, di sisi lain kepala daerah baru hasil Pilkada 2020 cenderung hati-hati dalam melaksanakan pengeluaran, dan mencoba mengubah komposisi belanja agar dapat segera mengeksekusi janji politiknya. Kondisi tersebut mengakibatkan tersendatnya realisasi APBD TA 2021.

Fatoni menjelaskan, faktor berikutnya dipicu oleh adanya sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan atas belanja tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan, serta beberapa jenis belanja pengadaan konstruksi belum tercatat pada jurnal belanja.

“Hal ini juga ditambah dengan adanya pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah terlanjur dianggarkan dalam APBD TA 2021, namun hingga sekarang belum mendapat persetujuan dari Kemenkeu,” terangnya.

Baca Juga  Soal Investigasi Komnas HAM Soal Laskar FPI, Begini Respons Polri

Berkaitan dengan itu, Fatoni menekankan, agar pemerintah daerah dapat melakukan percepatan penyerapan APBD TA 2021 melalui sejumlah strategi.

Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya, yakni meningkatkan penyerapan belanja di tiap satuan kerja perangkat daerah dengan cara yang inovatif, serta mendorong percepatan realisasi anggaran pada bidang kesehatan, termasuk penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian strategi lainnya dapat diterapkan dengan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pemberian Bansos atau jaring pengaman sosial, mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan di daerah terkait penanganan pandemi Covid-19, serta mempercepat pembayaran atas tagihan belanja pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga mengenai hasil pekerjaan yang hampir dirampungkan.

Baca Juga  Wisata Boleh, Ingat Antisipasi Munculnya Klaster Libur Panjang

Lebih lanjut, Fatoni mengimbuhkan, strategi percepatan realisasi APBD dapat dilakukan dengan menyelesaikan kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman daerah atau pinjaman PEN sesuai dengan kesepakatan. Upaya lainnya, yakni merealisasikan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer lainnya, serta menyelesaikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi maupun bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Di samping itu, daerah juga dapat mendorong percepatan serapan APBD melalui realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Diharapkan langkah ini dapat mendorong daerah melakukan penyerapan anggaran lebih maksimal,” pungkasnya. (*)

Temukan Kami:
  • Bagikan