Nurdin Halid Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 – Bonepos.com mgid.com, 535943, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Nurdin Halid Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

  • Bagikan
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, HAM Nurdin Halid. (DOK. Bonepos).

BONEPOS.COM, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Dr. Drs. H.A.M Nurdin Halid menolak wacana penundaan Pemilu tahun 2024.

Politisi senior partai berlambang Pohon Beringin itu justru mengajak segenap elemen Bangsa untuk bersatu menyukseskan dwi target Pemilu 2024, yaitu sukses penyelenggaraan dan sukses memilih penerus kepemimpinan hebat Presiden Joko Widodo.

“Tidak ada alasan fundamental yang konstitusional untuk menunda Pemilu. Juga tidak ada masalah force major seperti bencana alam, kerusuhan, atau gangguan keamanan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu tidak bisa ditunda dengan alasan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi,” ujar Nurdin Halid usai mengikuti acara Pembukaan Munas II Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni), di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Sabtu (26/2/2022).

Dalam Munas yang dibuka Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Nurdin Halid menyampaikan fundamentalnya pelaksanaan demokrasi berpegang teguh pada Konstitusi UUD 1945 maupun UU Pemilu dan Peraturan KPU sebagai produk turunannya. Aturan main yang ditetapkan dalam Konstitusi sangat jelas bahwah Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada dilakukan sekali dalam lima tahun.

“Tadi, dalam Sidang Komisi, saya menyampaikan pandangan tentang pentingnya komitmen kebangsaan dalam pelaksanaan demokrasi berdasarkan Konstitusi. UUD 1945 menjadi patokan dasar kita berdemokrasi sebagai wujud kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemikiran saya kemudian menjadi salah satu rekomendasi Himpuni kepada pemerintah agar proses politik, khususnya Pileg, Pilpres dan Pilkada harus berpegang teguh terhadap Konstitusi UUD 1945,” ujar Nurdin Halid usai Pembukaan Munas yang mengusung tema “Memperkokoh Konsensus Kebangsaan Menuju Indonesia Berkedaulatan dan Berpeadaban.”

Nurdin Halid berpendapat, penundaan Pemilu tanpa alasan kuat dan legal-konstitusional justru berdampak negatif yang luas dalam jangka pandek maupun jangka panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menyebut, wacana penundaan Pemilu mirip tetapi tak sama dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden beberapa waktu lalu yang mendapat penolakan publik.

“Pemilu itu bagian penting dari sistem kita sebagai negara demokrasi. Sistem demokrasi itu diakui sebagai sistem politik terbaik di dunia dan sudah teruji di berbagai negara di dunia. Yang saya mau katakan, taat asas dan patuh Konstitusi adalah syarat mutlak kita berdemokrasi. Lebih dari itu, Pemilu 2024 justru harus dipandang sebagai tonggak penting yang menjajikan harapan baru bagi Bangsa ini,” ujar Nurdin Halid yang hadir di Munas II Himpuni sebagai Ketua Ikatan Alumi Universitas Negeri Makassar (UNM).

Pernyataan Nurdin Halid itu menanggapi wacana penundaan Pemilu yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah dan KPU telah menetapkan Pileg dan Pilpres serentak digelar pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Konsolidasi Demokrasi dan Transisi Ekonomi

Nurdin Halid membaca wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai ekspresi kekuatiran sekaligus harapan. Kuatir bahwa Pemilu akan mengganggu trend positif pemulihan ekonomi pasca pandemi yang sudah on the track. Ditambah lagi kekuatiran akan potensi keterbelahan masyarakat akibat politik identitas.

Pada saat yang sama, terbesit harapan agar apa yang sudah diletakkan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan dan terganggu oleh pandemi dalam 2 tahun terakhir agar tetap terjaga dengan baik. Hasil survei beberapa waktu terakhir tentang kepuasan publik terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang mencapai 70% seakan memperkuat argumentasi perlunya Pemilu ditunda. Atau, masa jabatan Presiden diperpanjang sampai tiga periode.

Baca Juga  Tegas, Nasdem Tak Akan Khianati Kader Maju di Pilkada

“Saya menganggap wacana seperti itu sah saja dalam dinamika demokrasi. Perdebatan isu-isu strategis di ruang publik justru membuat masyarakat bangsa kita semakin matang dan semakin rasional dalam berdemokrasi. Jadi, ini bagian dari konsolidasi demokrasi kita,” kata Nurdin Halid.

Meski memahami kekuatiran dan harapan itu, Nurdin Halid menolak penundaan Pemilu sebagai solusi. Sebab, menunda Pemilu berarti mengingkari demokrasi yang menjadi pilihan para pendiri Bangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan diteguhkan melalui Reformasi ‘berdarah’ 1998.

“Sistem demokrasi memang tidak sempurna. Namun, itulah sistem terbaik yang ada di dunia saat ini. Karena itu, kita tidak usah merusak sistem yang sudah semakin membaik ini. Kemajuan yang kita alami dalam 24 tahun era Reformasi adalah buah dari demokrasi yang ditandai dengan siklus Pileg, Pilpres, dan Pilkada lima tahunan,” kata Nurdin Halid.

Di sisi lain, Nurdin menyebut data empirik tentang keberhasilan bangsa Indonesia menggelar Pemilu selama era Reformasi, termasuk Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019 serta Pilkada serentak tahun 2018 dan 2020.

“Pemilu serentak Pileg dan Pilpres pertama kali tahun 2019 berjalan baik-baik saja. Meski ada pembelahan di masyarakat, namun semua terkendali. Kita juga sudah teruji menggelar dua kali Pilkada serentak. Bahkan, kita sukses melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19,” papar Nurdin.

Nurdin Halid juga tidak sependapat dengan kekuatiran terhadap freeze (pembekuan) ekonomi dan ketidakpastian kondisi ekonomi pasca Pemilu.

Nurdin menilai, Pemilu serentak Februari yang diikuti Pilkada serentak Novermber 2024 justru akan menghidupkan perekonomian nasional.

Pesta demokrasi terbesar tahun 2024 akan menyertakan sekitar 50 ribu calon anggota DPRD di 514 kabupaten/kota, DPRD di 34 propinsi, DPR pusat, dan DPD.

Ditambahkan, pagelaran Pilkada serentak 2024 juga akan menggerakkan perekonminan daerah untuk memilih pasangan gubernur-wakil gubernur di 34 propinsi dan pasangan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota di 514 kabupaten/kota.

Nurdin Halid memperkirakan, perputaran uang saat Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mencapai sekitar Rp 200 triliun. Dana APBN saja untuk biaya pnyelenggaaan Pimilu dan Pilkada serentak 2024 mencapai Rp 102 triliun, yaitu Rp 76 triliun untuk Pileg dan Pilpres serta Rp 26 triliun untuk Pilkada.

Caleg DPR RI dan DPD yang akan berkontestasi pada Pileg sekitar 10.000 orang. Caleg DPRD I dan DPRD II berjumlah sekitar 30.000 orang. Cagub-cawagub, cabub-cawabup, dan cawalkot sekitar 3.500 orang. Itu di luar tim sukses masing-masing calon. Artinya, aktivitas belanja barang dan jasa para calon wakil rakyat, calon presiden, dan calon DPD akan sangat besar.

“Hal itu akan menghidupkan kegiatan produksi, distrubusi, dan konsumsi masyarakat seperti sembako, hand saniter, masker, kaos, poster, baliho, belanja iklan. UMKM-UMKM akan hidup, baik terkait manufaktur, kuliner, transportasi, dan lain-lain,” ujar Nurdin Halid.

Baca Juga  TP Menanti Tuah Hatta Marakarma di Golkar Luwu Raya, Bisakah?

Jadi, menurut Nurdin, perekonomian nasional maupun para investor tidak banyak terpengaruh oleh faktor dometik, seperti Pemilu dan Pilkada. Sebaliknya, ia melihat perekonomian nasional dan sikap investor akan sangat dipengaruhi dinamika ekonomi dan geopolitik global.

Investor, kata Nurdin, memang menunggu pemimpin baru hasil Pemilu dan Pilkada, tetapi bisnis akan tetap berjalan seperti biasa karena investor juga tidak mau bisnisnya terhenti.

“Ketimbang Pemilu dan Pilkada, investor justru lebih kuatir dengan Invasi Rusia ke Ukraina dan perang dagang AS versus China. Ditambah lagi dinamika ekonomi global akibat transisi ekonomi digital dan ekonomi fosil ke energi terbarukan. Hal-hal itu justru yang mengkuatirkan karena menimbulkan ketidakpastian global,” ujar Nurdin Halid.

Sukses Ganda dan Harapan Baru

Nurdin Halid menegaskan, pesta demokrasi Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak 2024 justru akan menjanjikan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Harapan akan lahirnya para wakil rakyat yang lebih amanah di semua tingkatan, 514 pemimpin daerah kabupaten/kota, dan 34 gubernur, serta nahkoda Indonesia yang baru yang akan melanjutkan, memperkuat, dan memperhebat berbagai pencapaian yang diwariskan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun.

Nurdin Halid justru memunculkan wacana agar segenap kekuatan politik dan kekuatan rakyat atau masyarakat sipil fokus kepada calon nahkota Indonesia pasca Jokowi. Ketimbang berpikir mundur soal penundaan pemilu, atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan mengamandemen UUD 1945, Nurdin Halid mengajak segenap komponen bangsa, khususnya elit bangsa ini, untuk berpikir jernih dan bekerja keras menemukan dan menetapkan calon-calon nahkoda baru yang dibutuhkan Indonesia 5-10 tahun ke depan.

“Sosok pemimpin nasional yang memiliki visi besar sekaligus eksekutor ulung. Itu kekuatan Jokowi. Punya visi besar, punya strategi besar, tetapi juga punya integritas tinggi serta kemampuan dan keberanian mengeksekusi. Tidak ada gunanya punya visi besar dan strategi hebat, tetapi tidak berani dan tidak mampu mengeksekusi. Bangsa ini butuh pemimpin baru yang mampu mengawal, mempercepat, dan memperhebat kemajuan Indonesia yang sudah diletakkan oleh Presien Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya,” kata Nurdin.

Melihat trend dinamika global dan nasional, Nurdin secara khusus melihat pentingnya sosok pemimpin nasional yang kuat di bidang ekonomi sebagai lokomotif pembangunan. Latar belakang Jokowi adalah arsitek dan pebisnis. Sebagai arsitek, Jokowi mengarsiteki grand design Indonesia Emas 2045. Sebagai pebisnis atau wirausaha sukses, Jokowi menata segala sumber daya, mengkalkulasi profit dan benefit, lalu mengeksekusinya secara cepat, berani, dan konsisten.

“Persoalan bangsa ini ada di level implementasi. Kita kaya konsep, gagasan, strategi, kebijakan, program, kaya sumber daya alam, budaya, dan jumlah penduduk yang besar. Tetapi, semua itu baru potensi. Semua itu akan menjadi nyata bagi kemajuan negeri ini jika para pemimpin kita di semua level bisa mengubah potensi jadi realitas,” ujar Nurdin Halid. “Terkadang, kita butuh pemimpin yang berani berpikir dan bertindak out of the box untuk mewujutkan hal-hal besar dan strategis,” ujar Nurdin. (*)

Temukan Kami:
  • Bagikan