Bukan TP, Cakkari Cs Ternyata Gugat Proses dan Penyelenggara Musda X – Bonepos.com mgid.com, 535943, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Bukan TP, Cakkari Cs Ternyata Gugat Proses dan Penyelenggara Musda X

  • Bagikan
Taufan Pawe resmi memimpin Golkar Sulsel usai terpilih secara aklamasi di Musda X Golkar Sulsel, di Hotel Sultan Jakarta. Jumat malam (7/8/2020)

BONEPOS.COM, MAKASSAR – Kuasa hukum Farouk M Betta cs, Syahrir Cakkari menegaskan, bahwa gugatan yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Partai adalah gugatan terhadap proses Musda X Golkar Sulsel.

Pernyataan ini disampaikan Cakkari menanggapi kuasa hukum Taufan Pawe (TP), Imran Eka Saputra cs.

Cakkari mengatakan, pihaknya menggungat proses Musda X Golkar Sulsel, bukan menggungat hasil Musda.

Saat itu, penyelenggara Musda adalah Pengurus DPD I Golkar Sulsel periode 2015-2020 yang dipimpin Nurdin Halid (NH).

“Kami sudah tegaskan di hadapan majelis hakim, objek gugatan itu proses muda, bukan hasil musda. Karena yang salah adalah proses musda. Makanya yang jadi pihak termohon adalah DPD I penyelenggara musda, bukan hasil musda,” kata Cakkari dalam keterangan yang diterima Boneposcom, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga  Asa Partai Gerindra Jadi Pemenang Pemilu di Sulsel Setelah 14 Tahun Berdiri

Cakkari melanjutkan, gugatan mereka didaftarkan ke Mahkamah Partai Golkar pada September 2020 lalu.

Ketika itu, belum ada kepengurusan DPD I Golkar Sulsel periode 2020-2025. Surat Keputusan (SK) Pengurus belum terbit dari DPP.

“Itu kan gugatan itu didaftarkan ke Mahkamah Partai Golkar pada September 2020. Pada 2020 itu belum ada kepengurusan TP. Belum ada SK, belum ada pelantikan, jadi objek gugatan proses musda, bukan hasil musda yang salah,” katanya.

Baca Juga  Detik-detik Musda Golkar, Wajah Airlangga Hartarto dan Taufan Pawe Ramai di Maros

Cakkari mengatakan, hal itu jadi pertanyaan oleh majalis hakim Mahkamah Partai Golkar pada sidang pertama, Rabu (3/8/2022) pekan lalu.

Mahkamah Partai Golkar mempertanyakan, siapa pihak yang digugat oleh Farouk M Betta cs melalui kuasa hukumnya Syahrir Cakkari.

“Itu bukan perubahan tapi perbaikan sesuai saran majelis hakim adalah penegasan saja terhadap dalil-dalil dalam permohonon lalu. Pada persidangan lalu majelis hakim minta penjelasan. Mana jadi pihak tergugat, apakah DPD I penyelenggara musda, atau hasil musda. Harus ditegaskan mana jadi pihak,” katanya.

Temukan Kami:
  • Bagikan