Mulai Didata, Ini Daftar Tenaga Honorer yang Bakal Dihapus – Bonepos.com mgid.com, 535943, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Mulai Didata, Ini Daftar Tenaga Honorer yang Bakal Dihapus

  • Bagikan
Media breafing online BKN terkait pendataan tenaga honorer. (Foto/Tangkapan Layar)

BONEPOS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan akan menghapus sejumlah tenaga honorer pada 2023 mendatang. Saat ini, instansi pemerintahan mulai melakukan pendataan jelang pemberlakuan kebijakan.

Berdasarkan Surat MenPAN-RB B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat dua kelompok yang masuk dalam pendataan non-ASN.

Yaitu, tenaga honorer kategori II yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah.

Sementara beberapa kelompok pegawai non ASN tidak akan dicatat dalam pendataan ini. Kelompok tersebut seperti satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan lainnya.

“Ada petugas kebersihan, pengemudi, satpam pengamanan dan jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing tidak termasuk yang dicatat. Pegawai yang SK di atas kontrak 2021 ini juga tidak termasuk mereka yang dicatatkan,” kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharmen dalam media briefing online Selasa (30/8/2022) dilihat Boneposcom, Jumat (2/9/2022).

Baca Juga  Kemendagri, KPK, dan BPKP Setuju Satukan Sistem serta Data Pembangunan dan Keuangan Daerah

Badan Layanan Umum (BLD) dan pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun juga termasuk kelompok yang tidak dicatat. Penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 diundangkan pada 31 Mei 2022.

Dalam surat itu, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan dalam pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Lalu pada pasal 8 aturan tersebut berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Sedangkan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyebutkan:

Pasal 96, ayat (1) berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Ayat (2) berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Kemendagri Rilis 58 Daerah Disclaimer, Berikut Daftarnya

Pasal 99 ayat (1) berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan daerah.

Kemudian lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun.

Temukan Kami:
  • Bagikan