Warga Sorot Surat Izin Balon Kades – Bonepos.com mgid.com, 535943, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Warga Sorot Surat Izin Balon Kades

  • Bagikan
Foto: ilustrasi. (Bonepos)

BONEPOS.COM, BONE – Sebanyak 141 desa di Kabupaten Bone , Provinsi Sulawesi Selatan, bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) gelombang kedua tahun 2022.

Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi mengimbau kepada para camat agar selalu sigap menghadapi Pilkades Serentak tahap kedua mendatang.

Tahapan Pilkades serentak tersebut sudah memasuki tahap pendaftaran Bakal Calon (Balon) yang dibuka sejak 19 hingga 24 September 2022.

Dalam tahap pendaftaran, tensi Pilkades terus memanas, seperti yang terjadi di Desa Salampe yang diketahui Kades setempat tak memberikan surat cuti ke Kadusnya karena ingin maju Pilkades.

Terbaru, beberapa warga di Desa Manurungnge, Kecamatan Ulaweng mempertanyakan surat izin dari salah satu pendaftar Cakades yang saat ini berstatus PNS di BKKBN.

Baca Juga  PPDB Madrasah Segera Dibuka, Ini Jadwalnya

“Penyuluh KB dari BKKBN izinnya kan bukan dari kabupaten tapi dari pusat. Nah, kami ingin lihat apakah calon ini ada izin dari pusat? Seperti kasus Pilkades lalu di Desa Lampoko dengan status PNS yang sama namun saat itu dia diberi pilihan pensiun dini atau tidak maju jadi calon desa, karena tak ada izin dari BKKBN pusat,” ungkap salah satu warga yang tak ingin disebutkan identitasnya.

Pihak panitia Pilkades yang coba dikonfirmasi terkait keluhan warga tersebut belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

Baca Juga  2 Tahun Berturut-turut, Bone Gelar Pilkades Serentak

Terpisah, kepala Inspektorat Kabupaten Bone selaku anggota dari tim 9, Andi Muh. Yamin menjelasakan bahwa perizinan PNS BKKBN tergantung darimana surat tugasnya. Jika surat tugasnya dari Kabupaten maka surat izinnya dari Kabupaten, namun jika dari pusat, maka surat izinnya harus dari pusat.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bone, Andi Gunadil Ukra.

“Tergantung ndi, surat tugasnya dari mana, jika BKKBN dari pusat maka harus surat izinnya untuk ikut kontetasi Pilkades, harus dari pusat,” ungkapnya melalui sambungan telepon seluler kepada Bonepos, Kamis (22/9/2022). (Mimin

Temukan Kami:
  • Bagikan