BONEPOS.COM, BONE – Polemik Penerimaan SPMT guru PPPK yang dibebani biaya terus bergulir. Pungutan yang tak berdasar tersebut masih saja disoroti sejumlah pihak.
Menurut Asmarjun, Aktivis Desa dan juga Pemerhati Pendidikan menyebut banyaknya guru yang mengadu ke dirinya bahwa pihak K3S membuatkan surat pernyataan suka rela dalam pembayaran penerima SPMT waktu itu membuatnya juga harus angkat bicara.
“Menurut saya ini lucu dan akal-akalan, pasalnya, ini kegiatan by design,” tegas Anjung sapaan akrabnya.
Menurut dia, K3S seolah-olah tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga mereka membuatkan format tanda tangan sukarela dan memanggil semua guru PPPK untuk bertanda tangan dan kemudian didokumentasikan.
“Inikan namanya pemaksaan secara halus,” kesalnya.
Padahal sebenarnya, kata Anjung, tidak mesti guru PPPK tersebut dikumpul untuk diberikan SPMTnya, dia menyebut ini hanya akal-akalan saja agar mereka (K3S) bisa memanfaatkan menarik pungutan dari PPPK, bahkan parahnya konsumsi saat mereka pertemuan hanya roti dan air minum tidak ada yang lain.
“Saya dengan tegas meminta kepada pihak APH tidak memberikan ruang kepada K3S untuk mengaburkan perbuatan dugaan pungli yang mereka lakukan kepada guru PPPK, Nah kalau memang ini sukarela tidak mungkin semua PPPK mengeluarkan rata-rata Rp50 Ribu sampai Rp70 ribu per orang,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua K3S Suaedi mengaku belum mengkonfirmasi kepada Ketua K3S pelaksana setiap titik pertemuan.
“Saya tidak membuat (surat pernyataan suka rela), karen ada hasil rapat, berita acara, dan pernyataan sebelum pelaksanaan kegiatan,” kata Suardi melalui pesan instan, Selasa (27/9/2022). (Mimin)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.