BONEPOS.COM, BONE – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang pengelolaan aset desa.

Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di Jalan Ahmad Yani, kota Watampone yang diikuti oleh perangkat – perangkat desa, Rabu (7/12/2022).

Skertaris Daerah (Sekda) Bone Andi Islamuddin menerangkan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menertibkan aset di desa.

Baca JugaDanyon Ichsan Safari Ramadan Bersama Tim VII di Desa Maduri Palakka

“Dari jumlah anggaran miliaran yang digelontorkan pemerintah pusat dan sudah berapa aset di desa terkait anggaran tersebut. Itu yang mau ditertibkan,” ujarnya kepada Bonepos.com, Rabu (7/12/2022).

Ia menekankan perangkat desa yang menangani bidang aset itu bisa menginventarisasi aset itu dengan baik.

“Sehingga aset itu betul-betul bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan pembangunan di desa itu,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, serta pedoman kodefikasi aset desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permendagri 1 tahun 2016.

Dimana Ada beberapa  hal penting dalam ketentuan umum pengelolaan aset Desa sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Permendagri 1 Tahun 2016, yang harus garis bawahi,

Baca JugaDua Kali Berkas Kasus Dugaan Rudapaksa Anak di Bawah Umur di Bone Bolak-balik Kejari-Polres

• Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa

• Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib

• Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.

• Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Untuk mendukung implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, pada tahun 2018 Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah membangun serta meluncurkan aplikasi sistem pengelolaan aset desa yang diberi nama “Sipades berbasis web (online), untuk selanjutnya disebut dengan sipades versi 2.0. (Abdul Muhaimin)