Bone  

Kadis PMD Bone Soroti Pengelolaan Aset Desa

Kadis PMD Bone, Gunadil Ukra. (Dok. Bonepos)

BONEPOS.COM, BONE – Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan intens menjadi temuan Badan Pameriksa Keuangan (BPK). Salah satu penyebabnya karena carut marutnya pengelolaan aset desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bone, Andi Gunadil Ukra menuturkan setiap ada pemeriksaan atau audit dari internal maupun BPK, aset desa selalu menjadi temauan.

“Jadi itu menjadi bukti bahwa memang aset desa belum tertata dengan baik. Jadi dari 328 Desa di 27 Kecamatan se Kabupaten Bone,  jika berbicara efektivitas pengelolaan aset desa baru mencapai 50 persen,” ucapnya pada Bimbingan teknis, Pengelolaan Aset Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Bone, di The Novena Hotel, Rabu (7/12/2022).

lebih lanjut Gunadil mengatakan hal itu disebabkan karena masih banyak aparat desa di kabupaten Bone yang menganggap hal ini belum penting.

Jadi seharusnya semua pembelian yang menggunakan dana desa harus teradmistratif dengan baik karena itu otomatis menjadi aset.
Jadi sampai saat ini terkait aset desa itu berulang-ulang menjadi temuan BPK karena tidak bagus administrasinya, makanya kita atensi itu.

Baca Juga  Kepala TK di Bone Diperiksa Polisi, Ada Apa Ya?

“Makanya kita minta setiap kepala desa terpilih jangan bongkar perangkat desanya karena merka yang paham bagaimana penataan dan administrasi desa,” katanya.

Aset yang dimaksud kata dia termasuk kendaraan dinas. Olehnya setiap pergantian kepala desa harus ada penyerahan dan pengembalian aset.

“Enam bulan sebelum pilkades harus dilaporkan pertanggungjawaban desa teramauk disitu semua aset. Setiap aset juga nanti sewaktu-waktu akan diaudit oleh internal BPK,” ucapnya.

“Juga harus dilakukan pendekatan persuasif ketika masih ada kepala desa belum mengembalikan kendaraan dinas ketika sudah tidak menjabat lagi,” lanjutanya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone, Andi Islamuddin meminta kepada seluruh perangkat desa yang memiliki tupoksi sebagai pengelola dan pencatat aset desa untuk berkerja secara maksimal. Hal ini sebagai upaya menertibkan aset desa.

“Berdasarkan kalkulasi dari 74.961 jumlah desa yang ada di Indonesia ini hitung-hitungnya ada Rp68 triliun sekarang uang yang beredar di desa,” ujarnya.

Baca Juga  Secangkir Teh dan Kehangatan Jalangkote Ala Komandan Brimob

Dari miliaran uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat. Pertanyaan kemudian sudah berapa aset yang ada di desa yang telah diinvetarisasikan.

“Jadi coba perangkat desa yang menangani bidang aset itu menginventarisasi aset ini secara baik sehingga aset itu betul-betul bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan pembangunan di desa,” paparnya.

Makanya para perangkat desa perlu dilatih dan dibimimbing agar mendapatkan pemahaman terkait bagaimana cara mengelola aset dengan melakukan penataan aset secara baik.

Harus teliti pengelolaanya karena ada aset Pemda, Pemprov yang ada di desa, makanya harus dipilih yang mana masuk aset desa yang mana aset pemda dan pemprov.

“Begitu juga ada kewenangan desa ada kewenangan kabupaten dan provinsi. Inilah yang perlu dilakukan teman-teman untuk menata jangan sampai yang diinventarisir itu adalah aset pemda atau pemprov,” terangnya. (Abdul Muhaimin)