BONEPOS.COM, BONE –– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulsel II, Andi Akmal Pasluddin (AAP) membuka Forum Group Discussion (FGD) bertemakan “Pupuk Bersubsidi 2022, dan Alokasi Pupuk Subsidi Kabupaten Bone 2023”, di Hotel Helios, Kabupaten Bone, Senin (19 Desember 2022).
AAP berharap distributor dan pengecer pupuk bersubsidi agar menjalankan fungsi dengan baik.
Bahkan, kata Andi Akmal, agar Pupuk Indonesia tidak segan memberikan reward dan punishment bagi distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang menunjukkan kinerja.
AAP juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) agar memperbaiki cara penyaluran pupuk subsidi. Dimana pupuk subsidi peruntukannya hanya bagi petani yang memiliki lahan seluas 2 hektare ke bawah.
“Harga tertekan. Anjlok, maka kasihan petani. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Pada momentum ini, peserta FGD menyampaikan uneg-uneg dan keluhan terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi hingga kekurangan dan bahkan stok pupuk subsidi yang langka. Tidak hanya itu, suara terkait perlunya tambahan tenaga penyuluh pertanian di lapangan hingga teknis penerapan Kartu Tani.
“Kita akan merespons atas masukan, kritikan ini untuk diperjuangkan di pusat. Informasi ini sangat penting,” ujar AAP.
“Kita berharap digitalisasi ke depannya. Tetapi jangan sampai terkendala Kartu Tani, petani tidak mendapatkan pupuk subsidi. Petani tetap harus mendapatkan haknya,” sambungnya.
Lanjut AAP, kehadiran pupuk organik adalah salah satu solusi untuk menyikapi fenomena keterbatasan pupuk subsidi.
Sementara itu, Kabid Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Bone, Andi Tenriawaru tidak menampik adanya gejolak terkait pupuk subsidi.
“Petani jangan panik,” ucap Tenriawaru.
Sekadar diketahui, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone tahun 2023, terdiri dari Urea yang sebelumnya 59 ribu ton menjadi 85 ribu ton. Sedangkan NPK tetap 41 ribu ton. (Ian)
Tinggalkan Balasan