BONEPOS.COM, BONE – Pengadaan kendaraan dinas Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari sejumlah pihak.

Anggota Banggar DPRD Bone  yang juga sekretaris Fraksi Hanura, Hasrul Harahab menyesalkan hal tersebut.

“Yang dipikiran pejabat harusnya bagaimana agar APBD kita tidak defisit. Bukan justru gagah-gagahan dengan membeli mobil dinas baru,” kata Hasrul, Kamis (23/2/2023)

Hasrul menegaskan, pengadaan mobil dinas melalui mata anggaran sekretariat daerah belum mendesak, sehingga Pemkab dinilai berlebihan dalam hal pengadaan kendaraan dinas.

“Masih banyak kebutuhan lain yang mendesak dianggarkan ketimbang harus membeli lagi mobil dinas.
Masih banyak jalan yang butuh perbaikan. Masih banyak gedung sekolah yang butuh rehab dan masih banyak desa di Bone yang terisolir lantaran belum ada jembatan. Harusnya itu yang menjadi prioritas,” ucapnya kesal.

Menanggapi secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Bone, Saifullah Latif menegaskan bahwa hal tersebut tidak beretika.

“Sebenarnya substansi permasalahn bukan soal legal dan ilegal tapi kepatutan dan kewajaran mengenai pengadaan Randis tersebut,” katanya.

Ia meminta pihak Pemda Bone untuk menunjukkan di Rencana Kerja Anggaran (RKA).

“Tunjukkan RKA pengadaan Randisnya, tidak ada itu,” tegasnya. (Abdul Muhaimin)